HPP Gabah Naik tapi HET Beras Tidak, Pengamat Sebut Kejadian 2024 Bisa Terulang
Ekonomi dan bisnis | 14 Januari 2025, 06:45 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan akan ada sejumlah konsekuensi akibat naiknya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg di tingkat petani yang mulai berlaku 15 Januari 2025.
Konsekuensi-konsekuensi tersebut mulai dari kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras hingga kelangkaan beras premium di ritel moderen.
Seperti diketahui, selain menaikkan HPP GKP di tingkat petani, pemerintah juga menaikkan HPP GKP di penggilingan, dari Rp6.100/kg menjadi Rp6.700/kg.
Harga pembelian beras di gudang Bulog juga naik dari Rp11.000/kg menjadi Rp12.000/kg.
Baca Juga: Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Tak Sebesar 2022, Tak Ada Ganti Rugi untuk Peternak
Khudori mengatakan, sebenarnya kenaikan HPP patut diapresiasi terutama saat ongkos produksi padi mengalami kenaikan.
Kenaikan HPP GKP dan gabah kering giling (GKG) antara 8,3 persen hingga 10,8 persen adalah langkah untuk menjaga agar petani tetap mendapatkan insentif ekonomi yang memadai.
Langkah ini sekaligus sebagai wujud upaya untuk menjaga kegairahan petani dalam mengusahakan padi.
Dia mengatakan kenaikan HPP gabah dan beras pengadaan Bulog tanpa disertai kenaikan HET beras medium dan premium saat ini, bisa dibaca sebagai cara pemerintah untuk memberi peluang kepada Bulog untuk memaksimalkan pengadaan gabah/beras dari produksi domestik.
"Produksi beras diperkirakan melimpah pada Maret-Mei nanti. Bahkan bisa sampai Juni. Ini periode terbaik bagi Bulog menyerap gabah/beras," kata Khudori kepada Kompas.tv, Senin (13/1/2025).
Baca Juga: Bapanas Sebut Harga Beras Dunia Turun karena RI Mau Setop Impor Beras Tahun Ini
Menurutnya, alasan pemerintah menaikkan HPP gabah karena adanya target untuk tidak mengimpor beras tahun ini. Ini berarti tidak akan ada penugasan impor beras kepada Bulog seperti dua tahun terakhir.
Sebagai informasi, pada 2023, impor beras Bulog mencapai 3,06 juta ton dan pada 2024 mencapai sekitar 3,5 juta ton. Karena tidak ada impor, Bulog pun harus memaksimalkan penyerapan produksi domestik.
Nah, ketika penyerapan gabah/beras Bulog dinilai memadai, boleh jadi pada saat itulah pemerintah akan memberlakukan HET beras yang baru.
"Karena tidak masuk di akal menaikkan HPP tanpa diikuti kenaikan HET. Gabah adalah input produk beras. Ketika harga input atau bahan baku naik, harga output yaitu beras juga pasti naik," ujarnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV