PHK Besar-Besaran, Trump Keluarkan Memo ke Badan Federal Cara Lakukan Pemecatan Massal
Kompas dunia | 27 Februari 2025, 09:18 WIBWASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lembaga pemerintahan federal yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus dilakukan.
Bahkan, Pemerintahan Trump melakukan langkah maju dengan mengeluarkan memo ke badan federal cara untuk melakukan pemecatan massal.
Kantor Manajemen dan Bujet (OMB), serta Kantor Manajemen Personalia (OPM) mengeluarkan memo kepada pemimpin lembaga dengan arahan melakukan pengurangan paksa atau RIF, dan rencana reorganisasi.
Hal itu merupakan langkah selanjutnya untuk melaksanakan perintah eksekutif Trump, berjudul “Menerapkan Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Efisiensi Departemen Pemerintah yang Diperintahkan Presiden”.
Baca Juga: Hamas Kecam Rencana Israel Batasi Ibadah di Masjid Al-Aqsa saat Ramadan
Memo ini muncul saat pemerintahan Trump tengah melakukan berbagai upaya untuk merombak operasi federal dan memberhentikan karyawan.
Dalam waktu kurang dari enam pekan, pemerintahan tersebut telah memberhentikan puluhan ribu pekerja masa percobaan, menempatkan karyawan lain pada cuti administratif, menawarkan paket pengunduran diri yang ditangguhkan, dan memerintahkan staf kembali ke kantor penuh waktu.
Pergerakan tersebut, yang dilakukan bersamaan dengan tuntutan akhir pekan yang membingungkan agar staf mencantumkan kegiatan mereka selama sepekan terakhir, telah meningkatkan tingkat kecemasan banyak pekerja federal, yang hingga saat ini merasa memiliki keamanan kerja.
Pemerintah federal belum melakukan pengurangan tenaga kerja secara luas sejak pemerintahan Bill Clinton pada 1990-an.
Dikutip dari CNN Internasional, berdasarkan memo yang dikeluarkan per Rabu (26/2/2025), prinsip-prinsip menjadi panduan bagi lembaga itu adalah menghilangkan posisi-posisi yang tidak diperlukan.
Selain itu, juga mengurangi kepemilikan properti dan anggaran federal, serta menyediakan layanan yang lebih baik bagi warga Amerika dan meningkatkan produktivitas.
Tahap pertama meliputi pengajuan daftar divisi lembaga dan karyawan yang menjalankan fungsi yang tak diamanatkan undang-undang (UU), atau peraturan yang tak dianggap sebagai karyawan penting selama penutupan pemerintah.
Penulis : Haryo Jati Editor : Vyara-Lestari
Sumber : CNN Internasional