> >

Pengamat Militer sebut Negara Harus Tegas Dukung TNI-Polri untuk Menumpas OPM

Peristiwa | 16 April 2024, 13:20 WIB
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens saat memberikan keterangan melalui video yang dikirimkan oleh OPM, Sabtu (13/4/2024). (Sumber: Istimewa via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Negara harus tegas mendukung langkah TNI dan Polri untuk bertindak terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab ketegasan negara adalah dasar bagi TNI/Polri untuk melakukan operasi besar menumpas OPM.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (16/4/2024).

“Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya,” kata Fahmi.

Baca Juga: Menteri PUPR: Pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN Sudah 80 Persen, Target Juli 2024 Selesai

Fahmi menuturkan kesatuan sikap juga harus ditunjukkan mulai dari dukungan politik yang digulirkan legislatif. Kemudian, dukungan politik tersebut harus disambut pihak eksekutif dengan melahirkan kebijakan yang tegas untuk menumpas keberadaan OPM.

“Apakah legislatif dan eksekutif akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut-marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik?” kata Fahmi.

Bagi Fahmi, Pemerintah perlu menunjukkan sikap tegas menumpas kejahatan separatis dengan menggunakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1. Sebab Pemerintah harus menggunakan TNI untuk melindungi masyarakat dan memelihara keamanan.

Baca Juga: Menteri PUPR: ASN Pindah ke IKN setelah Upacara HUT ke-79 RI

“Pemerintah juga harus menegakkan hukum menggunakan Polri serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik dan program pembangunan yang layak, partisipatif dan akuntabel melalui perangkat-perangkat pemerintahan di Papua,” tegas Fahmi.

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU