Kompas TV TALKSHOW rosi

Jokowi Tanggapi Demo UU Cipta Kerja - EKSKLUSIF ROSI (Bag 1)

Senin, 16 November 2020 | 22:18 WIB
Penulis : Yudho Priambodo

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menanggapi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang terjadi di beberapa kota, Presiden Joko Widodo mengatakan itu hal yang biasa terjadi di negara demokrasi. Dalam menanggapi sebuah kebijakan  pasti ada pihak yang pro dan kontra. Aspirasi dan kritik pun boleh disampaikan asal dengan cara yang baik.

Presiden Joko Widodo juga melihat banyak pihak yang belum membaca secara utuh isi omnibus law tersebut. Jika sudah membaca, Presiden Joko Widodo yakin mereka yang menolak undang-undang ini akan berubah.

Selain itu  Presiden Jokowi menolak anggapan pembuatan Undang-undang Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru dan ugal-ugalan. Menurut Presiden, undang-undang ini sudah disiapkan sejak lama dan selama delapan bulan telah dibahas di DPR. 

Presiden juga menambahkan hingga saat ini,belum ada rencana untuk mengeluarkan Perppu atas Undang-undang Cipta Kerja. Mengapa?

Apa yang jadi alasan Presiden Joko Widodo tidak akan mengeluarkan Perppu?

Selengkapnya, hanya di Talkshow ROSI Spesial Wawancara Eksklusif bersama Presiden RI, dalam episode “Jokowi Dikepung Kritik”. Tayang 16 November 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV.

#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Talkshow #Rosi #KompasTV #Jokowi #JokoWidodo


Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x