Kompas TV nasional hukum

Kontras: Tak Cukup Hanya Minta Maaf, Kekerasan Polisi akan Jadi Kultur jika Tak Diusut Tuntas

Kamis, 14 Oktober 2021 | 14:06 WIB
kontras-tak-cukup-hanya-minta-maaf-kekerasan-polisi-akan-jadi-kultur-jika-tak-diusut-tuntas
Brigadir NP meminta maaf dan memeluk Faris, mahasiswa yang dibantingnya di Mapolresta Tangerang. (Sumber: Humas Polda Banten)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kekerasan anggota kepolisian seperti aksi smackdown yang dilakukan tehadap mahasiswa di Tangerang akan terus menjadi kultur jika tak diusut tuntas.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan, tindakan brutalitas yang dilakukan oleh anggota Polresta Tangerang terhadapat mahasiswa tidak lepas dari kultur kekerasan yang langgeng di tubuh kepolisian. 

Ditambah, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengamankan aksi tidak pernah diusut secara tuntas dan berkeadilan. 

"Hal tersebut akhirnya membuat tindakan serupa dinormalisasi sehingga terus terjadi  keberulangan dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang humanis," terang Wakil Koordinator Bidang Advokasi, Arif Nur Fikri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Polisi Smackdown Mahasiswa, KontraS: 4 Aktor Ini Harus Diminta Pertanggungjawaban

KontraS mengatakan, tidakan tersebut adalah cermin brutalisme anggota kepolisian. 

"Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut tentu mencerminkan brutalitas kepolisian dan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam penanganan aksi masa," jelas Arif.

Kata Arif, sejatinya proses penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian dapat diperbolehkan, hanya saja harus mengacu pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. 

Di dalam Perkap tersebut, lanjut dia, penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian harus seusi dengan prinsip-prinsip necesitas, legalitas, dan proporsionalitas, serta masuk akal (reasonable).

Berkaca pada peristiwa penanganan masa aksi tersebut, tambahnya, KontraS menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang tidak berdasar asas necesitas. 

Penulis : Hedi Basri | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:02
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19