Tak Dapat Serap Telur Peternak Rakyat untuk Bansos Nontunai, Berikut Penjelasan Mensos Risma

BLITAR, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan berupa penyerapan telur dari peternak rakyat untuk bantuan sosial (bansos) nontunai.

Alasannya, kata Risma, karena penetapan bansos nontunai itu didasarkan pada kebutuhan penerima manfaatnya yang terdapat di e-warung.

"Bansos nontunai itu kan di e-warung, bukan kewenangan saya untuk menanganinya," kata Risma saat berkunjung di Makam Bung Karno, Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (24/10//2021).

"Karena itu permintaannya dari penerima manfaat dan sudah jelas pembuat aturannya itu bukan Kementerian Sosial (Kemensos)," imbuhnya.

Baca Juga: Gara-gara Ingin Temui Mensos Risma, Peternak Ayam di Blitar Sampai Menangis Histeris, Ada Apa?

Lebih lanjut, Risma juga menambahkan, bansos yang dapat diberikan oleh Kemensos selama ini hanya berupa beras.

Jika diminta untuk menyerap telur dari peternak juga dan kemudian mendistribusikannya sebagai bansos nontunai, hal tersebut pastinya akan menjadi tugas berat.

"Kami hanya (bisa memberikan) beras. Karena, kalau kami membantu telur juga, itu terlalu berat," ujar mantan wali kota Surabaya tersebut.

"(Masalahnya) nanti membaginya bagaimana? Kalau (telurnya) pecah waktu sampai di warga, nanti kami dimaki-maki lagi," tandasnya.

Selain itu, Risma menegaskan bahwa anggaran bansos Kemensos pun hanya untuk pengadaaan beras.

Baca Juga: Harga Ayam dan Telur Masih Anjlok, Peternak Unggas Demo di Jakarta

Adapun, yang membuat Risma mengeluarkan pernyataan demikian adalah aksi peternak ayam dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang hendak bertemu dengannya.

Mereka ingin menanyakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerap telur produksi peternak rakyat ke dalam bansos nontunai.

Padahal, pengurus Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Yesy Yuni mengatakan, ada pejabat Kemensos yang telah memberikan komitmen tersebut ketika peternak berunjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami menanyakan kelanjutan instruksi Pak Jokowi bahwa telur dimasukkan sebagai salah satu komponen bantuan sosial," jelas Yesy, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

"Tapi ternyata, tadi kata Bu Menteri, aturan di bawahnya bukan kewenangan Ibu Menteri. Jadi, kami akan komunikasi dengan kementerian yang dimaksud," pungkasnya.