Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sri Mulyani Sebut Ada Ancaman Krisis Berikutnya Setelah Pandemi Covid-19

Senin, 25 Oktober 2021 | 11:00 WIB
sri-mulyani-sebut-ada-ancaman-krisis-berikutnya-setelah-pandemi-covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pandemi, perubahan iklim, dan digitalisasi menjadi tantangan yang menentukan negara jadi pemenang atau pecundang, termasuk Indonesia (19/10/2021). (Sumber: Kementerian Keuangan )

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada ancaman lain yang harus dimitigasi selain krisis akibat pandemi Covid-19, yakni perubahan iklim serta disrupsi digital.

“Berkaca dari pengalaman tiga kali krisis tahun 1997/1988, 2008 dan saat ini, ujungnya berefek ke keuangan negara,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar Peluncuran Buku 25 Tahun Kontan: Melintasi 3 Krisis Multidimensi, Minggu (24/10/2021).

Untuk itu, menurutnya, keuangan negara harus bisa mengantisipasi disrupsi tersebut. “Kalau kita sekarang bicara pandemi, next time bisa climate change, bisa juga dari digital disruption,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, ketiga krisis yang terjadi sama-sama berdampak ke keuangan negara. Perbedaannya, krisis yang terjadi saat ini, pada sektor perbankan sudah lebih baik dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang tinggi. 

Baca Juga: Utang RI Disoroti Banyak Pihak, Sri Mulyani: Saya Senang, It's Good

“Kalau kita mau bicara di krisis pertama, kedua, maka waktu ketiga ini bank sudah relatif kuat karena kita sudah belajar dari dua krisis sebelumnya,” katanya.

Regulasi di sektor perbankan juga semakin prudent. Tak hanya di Indonesia, perbankan di negara-negara lainnya juga lebih siap mengatasi krisis kali ini.

“Karena dia cadangan modalnya cukup tinggi dan mereka cepat sekali melakukan restructuring dari non performing loan (NPL) dan juga non performing finance (NPF),” ujar Menkeu.

Ia menilai, krisis selalu membawa perubahan. Saat krisis menyerang, orang harus berubah, baik itu perubahan ke sosial maupun ekonomi. Seperti yang juga telah dialami Indonesia pada krisis tahun 1997/1998 serta 2008 dan tahun 2020 yang terpacu pandemi.

“Untuk itu negara harus hadir dengan keuangan negara yang harus sehat,” ujarnya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19