Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Obligor dan Debitur BLBI: Tidak Bayar Utang Itu Kedzaliman

Kamis, 25 November 2021 | 17:07 WIB
menkeu-sri-mulyani-ingatkan-obligor-dan-debitur-blbi-tidak-bayar-utang-itu-kedzaliman
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penandatanganan Perjanjian Serah Terima Aset BLBI di Jakarta, Kamis (25/11/2021). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dari total hak tagih negara dari para obligor dan debitur BLBI sebesar Rp 110,45 triliun, yang terkumpul saat ini baru sebesar Rp 492,2 miliar.

"Kita semua tahu hak tagih negara mencapai Rp110,45 triliun, jadi kalau hari ini baru setengah triliun (rupiah), masih jauh banget, masih banyak yang harus dikerjakan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Penandatanganan Perjanjian Serah Terima Aset BLBI di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Untuk itu, Sri Mulyani meminta Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengerahkan segala upaya untuk mengumpulkan hak tagih negara dari para obligor dan debitur.

Selain itu, mengingatkan juga kepada para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk bekerjasama dengan baik membayar kembali hak negara.

"Saya berharap agar seluruh obligor dan debitor bekerjasama dengan baik untuk menunjukkan itikad membayar kembali hak negara membayar hutang kepada negara. Karena tidak membayar hutang adalah suatu kedzaliman, tidak membayar hutang artinya mengambil hak dari manusia atau warga negara Indonesia lainnya," tegasnya.

Ia mengungkapkan, masih cukup banyak halangan yang dihadapi oleh Satgas BLBI dalam penanganan hak tagih negara, termasuk utamanya adalah  obligor/debitor yang tidak beritikad baik.

Baca Juga: Satgas Berikan Aset Sitaan BLBI Senilai Rp500 Miliar ke 7 Kementerian/Lembaga dan Pemkot Bogor

"Mereka mendapatkan panggilan tidak hadir dan tidak mengirimkan siapapun perwakilannya," ungkapnya.

Di sisi lain, adapula obligor/debitur yang memiliki itikad baik hanya saja masih berusaha untuk menghitung-hitung lagi hak tagih negara. Tak hanya itu, halangan juga ditemui Satgas BLBI dalam saat upaya mengeksekusi aset-aset tersebut.

Saat ini, harapan utama ada pada Satgas BLBI yang berupaya dengan segala  dayanya secara efektif, efisien sesuai dengan Keppres yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden Nomor 6 tahun 2021 untuk bisa menangani menyelesaikan dan memulihkan hak-hak negara .

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19