Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Seller Shopee Tiba-tiba Dapat Surat Tagihan Pajak, Simak Penjelasan Ditjen Pajak

Kamis, 25 November 2021 | 18:02 WIB
seller-shopee-tiba-tiba-dapat-surat-tagihan-pajak-simak-penjelasan-ditjen-pajak
Ilustrasi Layanan Pajak. Dirjen Pajak menyatakan masyarakat tidak perlu gusar jika mendapat surat tagihan pajak. Masyarakat justru bisa mengklarifikasi apakah tagihan pajaknya benar atau tidak (25/11/2021). (Sumber: Kemenkeu)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmadrin Noor meminta masyarakat tidak perlu gusar jika mendapatkan surat dari kantor pajak.

Hal ini terkait dengan seorang penjual di marketplace Shopee yang mengaku mendapat surat tagihan dari kantor Pajak. Ia diminta harus membayar pajak sekian juta rupiah, berdasarkan omzet penjualannya di Shopee.

Menurut Neilmadrin, Wajib Pajak justru bisa melakukan klarifikasi atas data temuan yang didapatkan oleh DJP. Apalagi jika Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik.

"Pengiriman surat imbauan atau surat klarifikasi atau yang biasa disebut sebagai SP2DK merupakan salah satu produk dari kegiatan pengawasan kepatuhan yang secara rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara," kata Neilmadrin kepada Kompas TV, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Viral Penjual di Shopee Kena Pajak Hingga Rp35 Juta, Ini Kata Shopee

Lantas darimana DJP mendapatkan data omzet penjualan seller di Shopee? Padahal pihak Shopee dan penjual mengaku tidak pernah menginformasikan data transaksi kepada pihak kantor pajak.

Pihak DJP juga mengakui belum ada aturan yang mewajibkan pihak marketplace menyetor data sellernya kepada pihak kantor pajak.

"Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Pajak telah bekerja sama dengan berbagai Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) dalam upaya penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga selalu melakukan penggalian potensi atas data yang dimiliki melalui KPP atau Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar," tutur Neilmadrin.

Dirjen Pajak juga punya mekanisme sendiri dalam melacak wajib pajak. Yaitu dengan melakukan analisis atas data keuangan Wajib Pajak baik yang telah dimiliki atau tercatat pada master file Wajib Pajak di sistem DJP maupun yang didapatkan dari ILAP.

Baca Juga: Kemendag Salurkan 11 Juta Liter Minyak Goreng ke Pedagang, Dijual Rp14.000/Liter

Penulis : Dina Karina | Editor : Vyara Lestari

Sumber :



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:53
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19