Kompas TV nasional hukum

Migrant Care Menilai Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Masih Mengambang

Kamis, 25 November 2021 | 20:38 WIB
migrant-care-menilai-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-masih-mengambang
Ilustrasi Mahasiswa demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Rabu (28/10/2020) (Sumber: KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA)

JAKARTA, KOMPAS. TV – Migrant Care mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), inkonstitusional. Namun menurut, Migrant Care keputusan tersebut masih mengambang dan tidak tegas.

“Migrant Care sebagai bagian dari pihak yang melakukan judicial review UU ini menyatakan menghormati putusan MK. Tetapi seharusnya MK memutuskan sesuatu tidak ngambang,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, dalam video yang diterima jurnalis KompasTV Putri Oktaviani, Kamis (25/11/2021).

Dia menilai putusan MK mengambang, karena masih memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut.

“Karena kami melihat putusan ini sangat ngambang. Inkonstitusional tetapi masih ada waktu dua tahun,” paparnya.

Baca Juga: Pengamat: MK Terlihat Memutus Ragu-ragu Uji Materi UU Cipta Kerja

Padahal, lanjut Wahyu, seharusnya MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja sesegera mungkin.

“Saya kira harus ada desakan bagi pemerintah dan DPR untuk menyegerakan perbaikan undang-undang ini,” pungkasnya.

Sebab menurut Wahyu jika ditunda perbaikannya, maka berpotensi membahayakan hak kaum pekerja.

“Agar undang-undang ini tidak membahayakan bagi hak asasi kaum pekerja termasuk pekerja migran,” ungkapnya.

Baca Juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Buruh Tetap Kecewa

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19