Kompas TV nasional peristiwa

Cegah Varian Omicron, Luhut: Masa Karantina WNA-WNI dari Luar Negeri Jadi 7 Hari

Senin, 29 November 2021 | 04:05 WIB
cegah-varian-omicron-luhut-masa-karantina-wna-wni-dari-luar-negeri-jadi-7-hari
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut durasi karantina bagi WNA dan WNI yang datang dari luar negeri menjadi tujuh hari.  (Sumber: Tangkap layar youtube KBRI Wellington.)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait durasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional. 

Luhut yang juga selaku Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menyebut masa karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri yang sebelumnya hanya tiga hari, menjadi tujuh hari. 

Perubahan kebijakan tersebut dilakukan guna mencegah importasi kasus varian baru Covid-19 yang bernama Omicron (B.1.1.529) yang diduga muncul pertama kali di Afrika. 

Namun, Luhut mengatakan, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi WNA dan WNI yang datang dari luar negeri di luar daftar negara poin A. 

Adapun daftar negara poin A yang dimaksud yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

"Pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/11/2021).

Sementara khusus bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke daftar negara poin A, maka akan dilarang masuk Indonesia.

Baca Juga: Soal Varian Omicron, Luhut Pastikan Indonesia Tak akan Lockdown: Tidak Selesaikan Masalah

"Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A di atas (negara yang dilarang masuk) akan dikarantina selama 14 hari," tegasnya. 

Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa kebijakan karantina tersebut akan diberlakukan mulai 29 November 2021. 

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19