Kompas TV nasional sosial

Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMK Hingga Rp500 Ribu di Banten, Bakal Mogok Massal Bila Tak Dituruti

Selasa, 30 November 2021 | 19:59 WIB
buruh-demo-tuntut-kenaikan-umk-hingga-rp500-ribu-di-banten-bakal-mogok-massal-bila-tak-dituruti
Ilustrasi. Serikat buruh dari berbagai aliansi di Provinsi Banten melakukan demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sekitar Rp380 ribu hingga Rp500 ribu. (Sumber: Kompas.id/Raditya helabumi)

SERANG, KOMPAS.TV - Serikat buruh dari berbagai aliansi di Provinsi Banten melakukan demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sekitar Rp380 ribu hingga Rp500 ribu.

Mereka menggelar demo di depan Kantor Gubernur Banten, Curug, Kota Serang. Tuntutan itu disampaikan pada Gubernur Banten Wahidin Halim yang mestinya menerbitkan surat keputusan penetapan UMK 2022 pada hari ini, Selasa (30/11/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Intan Indria Dewi meminta Gubernur Wahidin Halim tak hanya berpatokan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan untuk menetapkan batas upah mereka.

Baca Juga: Wagub DKI: Pengusaha Tidak Masalah UMP DKI 2022 Naik 5 Persen

"PP 36 jangan dijadikan satu-satunya acuan dalam menentukan UMK 2022. Kita juga menuntut agar UMK 2022 itu naik 10 persen hingga 13,5 persen," ujar Intan pada Selasa (30/11/2021), dikutip dari Kompas.com

Apalagi, PP 36/2021 adalah aturan turunan dari Omnibus Law atau Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai aturan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan MK juga salah satunya bahwa segala peraturan pemerintah yang ada, kita melihatnya harusnya ditangguhkan," ujar Intan. 

"Ini kan menjadi hal yang bertentangan antara yang diputuskan MK dengan yang disampaikan Presiden pada konferensi pers kemarin. Maka dari itu, kita menegaskan tetap menuntut UMK 2022 itu 10 sampai 13,5 persen," imbuhnya. 

Menurut Intan, jika tuntutan buruh tidak dituruti, mereka akan melakukan upaya hukum ke PTUN. Selain itu, buruh juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak serta menggelar mogok kerja massal. 

Baca Juga: Demo Tuntut Upah Naik di Jateng, Buruh: Bayangkan Kenaikannya Hanya Rp1.400, Parkir Saja 2 Ribu

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19