Kompas TV nasional politik

Pimpinan MPR Kesal dengan Sri Mulyani, Bamsoet: Diundang Rapat Tak Pernah Datang, Tak Menghargai

Rabu, 1 Desember 2021 | 10:34 WIB
pimpinan-mpr-kesal-dengan-sri-mulyani-bamsoet-diundang-rapat-tak-pernah-datang-tak-menghargai
Indonesia dan Amerika Serikat melalui Menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani, bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen secara bersama mendesak dibangunnya forum internasional untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi di masa depan. Kedua negara juga mendesak negara-negara ekonomi kuat anggota G-20 mengambil kesempatan yang ada bulan ini untuk merencanakan sistem respons internasional untuk menghadapi pandemi. (Sumber: Today Online via Reuters)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa bekerja untuk saling menghargai antar lembaga negara. Sebab, yang bersangkutan tidak pernah menghadiri undangan rapat dari MPR RI untuk membahas anggaran. 

"Beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata pria yang karib disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021). 

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi setiap diundang tidak hadir. 

Baca Juga: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Menyebut Anggaran Untuk Program PEN Tahun Depan Sebesar Rp 414 Triliun

Padahal, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. 

Menurut dia, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa. 

Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja dari pembantunya tersebut. 

Ia mengaku tak habis pikir dengan jalan pikiran seorang Sri Mulyani yang setiap tahunnya memutuskan untuk memotong anggaran di MPR, padahal kini jumlah pimpinan bertambah dibanding dengan periode sebelumnya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:55
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19