Kompas TV nasional peristiwa

Asosiasi Pengusaha Siap Gugat Anies Terkait Revisi UMP Jakarta 2022, Apindo: Segera Kirim ke PTUN!

Jumat, 31 Desember 2021 | 10:57 WIB
asosiasi-pengusaha-siap-gugat-anies-terkait-revisi-ump-jakarta-2022-apindo-segera-kirim-ke-ptun
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang berdemo meminta kenaikan UMP Jakarta 2022, di Balai Kota DKI Senin (29/11/2021) (Sumber: Hasya Nindita/Kompas.tv)

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Solihin mengatakan pihaknya akan segera melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan ini terkait keputusan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 yang direvisi Anies dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen pada 16 Desember 2021 lalu. 

"Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021, APINDO DKI Jakarta akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemprov DKI Jakarta," kata Solihin dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).

Menurut Solihin, keputusan Anies bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan regulasi resmi dari pemerintah pusat. 

Baca Juga: Apindo Belum Terima Salinan Putusan Revisi UMP DKI Jakarta: Semoga Isu Ini Angin Palsu Saja

Anies juga merevisi UMP di luar batas waktu yang ditetapkan PP tersebut yakni 21 November 2021. 

"Keputusan (Anies) tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36 tahun 2021," kata dia.

Apindo meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menegur Anies yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan tentang Pengupahan. 

"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata dia.

Selanjutnya, Apindo meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi atau pembinaan kepada Gubernur DKI Jakarta yang dianggap tidak memahami peraturan perundangan.


Sumber : Kompas TV

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x