Larangan Ekspor Batubara, Walhi: Keterancaman Pasokan Listrik Akibat Ketidakpastian Energi Fosil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan kebijakan larangan ekspor batubara bukti keterancaman pasokan listrik di Tanah Air yang diakibatkan ketidakpastian sumber energi fosil.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Eknas Walhi Fanny Tri Jambore bahkan menyebut kondisi ini telah terjadi berulang kali.

"Keterancaman pasokan listrik akibat ketidakpastian sumber dari energi fosil sudah terjadi berulang kali," kata Fanny saat dihubungi KOMPASTV, Senin (3/1/2022).

Pernyataan ini disampaikan Fanny atau yang biasa disapa Rere, guna merespons kebijakan pelarangan ekspor batubara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) selama Januari 2022.

Rere menilai kondisi seperti ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memprioritaskan sumber energi terbarukan. Bukan batubara yang cenderung dikuasai oleh oligarki.

"Sehingga perlu juga dipertanyakan mengapa pemerintah masih melanjutkan pembangunan 13GW pembangkit listrik batubara dan tidak segera memiliki rencana ambisius untuk bauran energi listrik yang lebih besar pada sumber energi terbarukan," ungkap Rere.

Sementara itu, Walhi menyatakan kebijakan pelarangan ekspor ini hadir lantaran belum terpenuhinya Domestic Market Obligation (DMO) hingga akhir 2021.

Baca Juga: Hari Terakhir KTT G20 Bahas Krisis Iklim, Batubara Masih Jadi Perdebatan Sengit

Menurut Rere, kondisi ini menunjukkan problem utama terkait tata kelola energi yang masih tersentral dan cenderung dikuasai oleh oligarki.

Terlebih hingga saat ini, penyediaan listrik Indonesia masih dikuasai oleh PLN. Bahkan, 60 persen lebih pasokan listriknya tergantung pada batubara.

"Pembangkitan energi listrik kita masih sentralistik dengan bauran energi yang masih terbelenggu dengan sumber energi fosil yang dikuasai oleh oligarki," jelasnya.

Walhi menilai hal tersebut terjadi lantaran belum adanya demokrasi energi dalam pemenuhan energi listrik di Indonesia.