Usulan Menteri Bahlil Soal Penundaan Pemilu, KPU Seperti Tersandera - OPINI BUDIMAN

Oleh: Wartawan Senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pernyataan Kepala BKPM Bahlil terkait klaim pengusaha ingin pemilu diundur, sehingga Presiden Jokowi bisa menjabat hingga tahun 2027 jadi sorotan publik.

Pada tahun 1998 Ketua Umum Partai Golkar  Harmoko mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk menjadi presiden ketujuh kalinya karena rakyat masih menghendaki.

Dalam sidang umum MPR pada 1-11 Maret 1998, Soeharto kembali terpilih.

Namun dua bulan kemudian ketika gelombang unjuk rasa meluas  Mei 1998, Ketua MPR Harmoko minta Presiden Soeharto  mengundurkan diri.

Bahlil yang menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia menjabarkan sejumlah alasan seperti situasi pandemi dan terkait  pemulihan ekonomi.

Menurut Bahlil pengusaha menilai pemulihan ekonomi jauh lebih prioritas ketimbang pergantian presiden.

Mencermati hasil survei Indikator Politik Indonesia soal perpanjangan masa jabatan presiden jadi 2027 sebanyak 32,9 responden tidak setuju dan 58 persen tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan hingga 2027.

Konstitusi telah menegaskan masa jabatan presiden adalah lima tahun, serta pemilu dilakukan lima tahun sekali.

Namun hingga kini KPU belum menetapkan kapan pemilu 2024 akan dilangsungkan.

Apakah februari 2024 atau mei 2024 pun belum diputuskan.