Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi I: Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Buntu

Jumat, 28 Januari 2022 | 15:09 WIB
anggota-komisi-i-pembahasan-ruu-perlindungan-data-pribadi-masih-buntu
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi (Sumber: dpr.go.id)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyebut, pembahasan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih belum ada kesepakatan ihwal adanya pembentukan lembaga pengawas data pribadi. 

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pihaknya masih menunggu formulasi pemerintah mengenai lembaga pengawas data pribadi. 

Baca Juga: Komisi VI DPR RI Desak Bahasan RUU PDP Seusai Pengesahan ASEAN E-Commerce

“Ini yang masih memerlukan waktu karena dari pihak Pemerintah belum memberikan formulasi mengenai bentuk kelembagaannya sedangkan rata-rata hampir semua fraksi di Komisi I itu menginginkan adanya lembaga pengawas data pribadi yang sifatnya independen," kata Bobby seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (28/1/2022).

Ia menyatakan, seluruh fraksi di Komisi I menginginkan lembaga pengawas independen, sementara pemerintah menginginkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

“Bagaimana mungkin lembaga yang ada di bawah kementerian, harus mengawasi lembaga pengendali data yang setingkat kementerian. Misalnya, Kemendagri itu juga sudah merupakan lembaga pengendali data, sementara Kementerian Luar Negeri memiliki aplikasi lindungi WNI juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang bentuk formulasi kelembagaan itu belum disampaikan Pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Puan Tagih Janji Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU PDP

Menurut dia, jika lembaga pengawas data ini akan memiliki fungsi seperti memberi rekomendasi pemberian sanksi, penetapan standar terhadap sertifikasi sekaligus pengawasan yang dilakukan harian. 

Merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran yang memberi mandat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat standar konten penyiaran untuk lembaga penyiaran swasta. 

"Lembaga pengawas ini sama seperti itu, mereka lah yang membuat standar-standar yang harus dilakukan oleh lembaga pengendali data dan lembaga inilah yang memastikan bahwa hak masyarakat atas kerahasiaan dan keamanan data pribadinya itu benar-benar dilaksanakan yang menjadi kewajiban si lembaga pengendali data," ujarnya.


Sumber : Kompas TV

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:11
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19