Kompas TV nasional peristiwa

Peneliti BRIN: Puan Perlu Merawat Hubungan Baik PDIP dan Nahdliyin, Ini Alasannya

Kompas.tv - 15 April 2022, 19:34 WIB
peneliti-brin-puan-perlu-merawat-hubungan-baik-pdip-dan-nahdliyin-ini-alasannya
Puan Maharani ingin PDI P dan NU dekat lagi seperti era Bung Karno dan KH Hasyim Asyari (Sumber: Tangkapan layar sambutan Puan di Milad Muhammadiyah)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Fadhilah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani disebut perlu merawat hubungan baik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan warga Nahdliyin.

Hal tersebut penting untuk merawat kesinambungan dan memastikan jika suara Nahdliyin di dalam PDIP.

Demikian Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (15/4/2022).

“Hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan Nahdliyin perlu dirawat, untuk memastikan masih ada suara mereka kepada partai pemenang pemilu ini,” kata Siti.

Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-undang Pekan Ini

Siti lebih lanjut menuturkan, merawat kesinambungan dapat ditunjukan Puan dengan bersikap lantang berpihak pada suara rakyat.

Bukan hanya dari sisi narasi semata, Siti menekankan, Puan juga harus bisa menunjukkannya melalui legislasi.

"Tunjukkan keberpihakan kepada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi," ujarnya.

Di samping itu, Siti Zuhro berpendapat, Puan yang berasal dari partai pemenang pemilu juga patut bersikap kritis pada setiap kebijakan pemerintah.

Sebagai pimpinan DPR, Siti mengingatkan bahwa Puan memimpin lembaga yang memiliki tiga fungsi.

Baca Juga: Puan Maharani soal Demo BEM SI: Sampaikan Aspirasi Sebaik-baiknya Tanpa Terprovokasi

Antara lain, pengawasan konstruktif sehingga ada check and balance, fungsi penganggaran dimana memastikan anggaran negara berpihak kepada pembangunan pada masyarakat.

Ketiga yakni fungsi legislasi, untuk menunjukkan ada tidaknya DPR mengakomodasi kepentingan masyarakat.

“Jika ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif," kata Siti.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x