Kompas TV bbc bbc indonesia

Ibu Kota Baru: Pemerintah Baru Tetapkan 0,6% Hutan Adat, Mengapa Upaya Lindungi Warga Adat Lamban?

Rabu, 27 April 2022 | 03:05 WIB
ibu-kota-baru-pemerintah-baru-tetapkan-0-6-hutan-adat-mengapa-upaya-lindungi-warga-adat-lamban
Rencana tata kota Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Sumber: Dok Kementerian PUPR)

Penulis : Redaksi Kompas TV

Mekanisme penetapan hutan adat disebut tidak kunjung dipermudah sehingga upaya melindungi masyarakat adat 'jalan di tempat'. Padahal hutan adat diyakini merupakan solusi terbaik menjauhkan komunitas asli dari konflik lahan akibat berbagai proyek.

Usulan kelompok advokasi terkait penetapan lebih dari satu juta hektare hutan adat, misalnya, belum terwujud meski berbagai persyaratan telah terpenuhi.

Pemerintah pusat mengklaim telah mempercepat proses penetapan berbagai hutan adat, tapi tak memungkiri bahwa kendala tumpang tindih kewenangan dan peraturan yang mesti diatasi.

Baca juga:

Bukannya menggenjot jumlah hutan adat, pemerintah malah menggelar berbagai program yang kontraproduktif, seperti pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, kata Muhammad Arman, Direktur Advokasi Hukum dan Kebijakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Arman dan sejumlah aktivis mendampingi komunitas adat Paser Balik dalam sidang perdana gugatan terhadap UU 3/2022 tentang IKN, Senin (25/04), yang digelar secara virtual oleh Mahkamah Konstitusi.

Arman berkata, beleid itu mengabaikan partisipasi warga Paser Balik dan berpotensi merampas ruang hidup kelompok adat yang tidak memiliki hak atas tanah leluhur mereka itu.

"Ada pernyataan pejabat publik bahwa wilayah IKN berstatus clean and clear. Kami ingin membuktikan bahwa itu tidak benar. Ada kelompok orang tinggal di sana dan mereka punya wilayah," kata Arman via telepon.

"Kami ingin memberi kesempatan bagi tetua adat di sana untuk menjelaskan bagaimana sejarah mereka di atas tanah itu dan sikap mereka terhadap proyek IKN ini," tuturnya.

Pejabat yang dimaksud Arman adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Awal April lalu, dia menyebut 90% kawasan hutan yang akan menjadi lokasi IKN sepenuhnya dikuasai dan dimiliki negara.



Halaman Selanjutnya


Sumber : BBC

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x