Kompas TV nasional politik

Gubernur Lemhanas Sebut IKN Rentan Ancaman Militer

Kompas.tv - 14 Mei 2022, 04:05 WIB
gubernur-lemhanas-sebut-ikn-rentan-ancaman-militer
Penanganan jalan menuju IKN Nusantara dari Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dilaksanakan. (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Switzy Sabandar | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto menyebutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rentan ancaman militer.

Menurut Andi, Nusantara memiliki kerawanan eksternal tinggi di seluruh matra, baik darat, maritim, maupun udara.

Apalagi, Indonesia sampai hari ini tidak memiliki gelar pertahanan antirudal.

“Jangankan Indonesia, bahkan AS, NATO, dan China sampai hari ini tidak punya kemampuan untuk menangkal rudal hypersonic,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Webinar IKN Series #4: “IKN dalam Dinamika Keamanan Regional dan Refleksi Identitas Global Indonesia" yang diselenggarakan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (12/5/2022) lalu.

Baca Juga: Warga Kecamatan Sepaku Siap Hadapi IKN

Oleh karena itu, ia menilai kendali ruang dirgantara nasional menjadi wajib dan komando operasi udara nasional akan menjadi signifikan karena pertempuran utama akan bersifat dirgantara.

Ia memaparkan dari segi perbatasan darat, IKN akan semakin mendekat ke perbatasan darat dengan Malaysia. Dalam aspek maritim, TNI Angkatan Laut akan mengkoordinasikan gelar baru di Armada I, II, dan III. Untuk aspek maritim juga mendekati ALKI III, tempat lalu lalang kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam.

“Nusantara akan mendekati pangkalan-pangkalan militer negara-negara besar yang ada, terutama di utara kita,” ucapnya.

Ia berpendapat pertahanan IKN akan membuat Indonesia memodifikasi paradigma pertahanan. Hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan indeks pertahanan dan strategi pertahanan adalah dengan mementingkan kemampuan untuk melakukan mobilisasi strategis atau evakuasi.

“Sehingga jika ibu kota ada indikasi diserang oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari Indonesia, maka evakuasi dapat dilakukan untuk memastikan komando dan kendali politik militer tetap ada,” tuturnya.

Baca Juga: MK Kembali Gelar Uji Materi UU Ibu Kota Negara, Saksi Ragu IKN Dorong Pemerataan Ekonomi

Ia menekankan pentingnya menyiapkan doktrin, sehingga jika IKN tidak bisa dikendalikan, maka tidak bisa dianggap sebagai kekalahan atau kemenangan lawan. Tujuannya, menjaga semangat militansi perjuangan dalam kerangka pertahanan berlapis dan perang berlarutnya.



Sumber : Lemhanas.go.id

BERITA LAINNYA



Close Ads x