Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Dukung Kaum Muda Kompeten di Era Digital

JAKARTA, KOMPAS.TV – Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja, menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal.

Gambaran ini terungkap dari hasil survei IMD World Digital Competitiveness Ranking pada 2021 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara.

Data tersebut memperlihatkan Indonesia masih kalah dari segi daya saing digital bila dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara.

Serupa dengan survei IMD, riset Universitas Indonesia dan International Labour Organization (ILO) menemukan penyerapan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh dunia industri hanya mencapai 59,9 persen.

Baca Juga: Multimedia Nusantara Polytechnic Ikut Berkontribusi Memajukan Pendidikan Vokasi

Data ini menunjukkan kebutuhan tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, adaptif, sekaligus cakap secara digital belum dapat dipenuhi secara optimal oleh BLK.

Manajer Proyek Pengembangan Keterampilan ILO Tauvik Muhamad menegaskan Indonesia harus segera mempercepat peningkatan keterampilan kaum muda.

Terlebih, saat ini, ada banyak instrumen yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut.

Salah satunya adalah peraturan yang baru saja dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Dalam beleid itu, pelibatan unsur industri benar-benar ditekankan untuk mendorong peningkatan kualitas kompetensi kaum muda.

Tauvik menjadi salah satu peserta diskusi dalam acara Duduk Bareng Rosi episode “Muda dan Kompeten di Era Digital, Sudahkah Dunia Kerja Berperan?” yang dibawakan Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi pada Rabu malam (22/6).

"Kami mengapresiasi hadirnya Perpres yang melibatkan pihak industri tersebut. Perpres ini berperan dalam membentuk badan atau mekanisme yang dapat dan mampu memberi masukan bagi penyusunan standar kompetensi, penyesuaian kurikulum vokasi and akreditasi sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Tauvik.

Baca Juga: Promosikan Forum B20, Kadin Indonesia Lakukan Tur Eropa

Untuk memastikan keterlibatan industri dalam pengembangan modal manusia ini, Tauvik mengingatkan perlu adanya sebuah wadah yang memberikan kesempatan bagi industri untuk dapat memberikan kontribusi pengembangan keterampilan vokasi.

Termasuk di dalamnya menyusun program standardisasi kompetensi, pelatihan vokasional, serta pemagangan berkualitas, terutama di sektor-sektor industri yang terus berkembang dan berpotensi menyerap tenaga kerja.

Tauvik menjelaskan, ILO bersama dengan Kementerian Perekonomian Bidang Perekonomian bekerja sama mempromosikan pendekatan sektor untuk membentuk Badan Keterampilan Sektor (BKS).

"Untuk itu, ILO memberi dukungan teknis bagi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk dapat mengimplementasikan peran-peran Badan Keterampilan Sektor dalam pengembangan keterampilan vokasi yang sesuai dengan permintaan pasar, termasuk upaya pemembentukan Badan Keterampilan Sektor,” jelas Tauvik.