Kompas TV video vod

Dialog Keuntungan dari DPR Sahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk Masyarakat

Kamis, 22 September 2022 | 12:08 WIB
Penulis : Kharismaningtyas

KOMPAS.TV - Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi atau disebut juga RUU PDP akan mendefinisikan siapa pihak pemilik dan pengendali data pribadi serta menyusun ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelanggar perlindungan data pribadi.

UU PDP diharapkan mampu melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

RUU PDP disahkan menyusul data pribadi sejumlah pejabat negara termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani yang diduga diretas oleh hacker Bjorka.

Di tengah maraknya penyebaran atau kebocoran data pribadi warga termasuk pejabat publik, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

UU PDP akan mempertebal batas siapa pihak pemilik dan pengendali data pribadi. Hingga menyusun ketentuan sanksi kepada para pelanggar.

Lalu apa pengaruh nyata ke para pemilik data alias penduduk?

Kami akan membahasnya bersama Alfons Tanujaya Pengamat Keamanan Siber dari ''Vaksincom'' 


Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x