2 Hari Layanan Pengaduan Dibuka Pj Gubernur DKI: Ada Warga Lapor Soal IMB hingga Sertifikat Tanah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau layanan pengaduan masyarakat yang berada di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/10/2022) pagi.

Heru menyatakan baru dua hari dibuka, petugas mendapatkan aduan dari warga Jakarta. Mulai dari cara penggunaan Aplikasi JAKI, persoalan izin membangun bangunan (IMB) hingga urusan sertifikat tanah yang membutuhkan tanda tangan lurah yang sudah diganti.

"Ada masalah IMB yang belum bisa terbit karena ketahuan masalahnya soal aturan ya. Tapi dicek sudah bisa. Terus masalah tanah untuk sertifikat, masih ada tertunda tanda tangan pak lurah, pak lurahnya sudah pindah. Ini sudah di koordinasikan," ujar Heru di Balai Kota, Rabu (19/10). Dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga: PJ Gubernur Heru Sebut Laporan Warga Kena Pungli Rp150 Juta Ditindaklanjuti Inspektorat Pemprov

Ada juga warga yang mengadukan soal dugaan pelanggaran IMB, yakni warga Sunter Agung, Jakarta Utara yang melaporkan tetangganya diduga melanggar izin mendirikan bangunan atau IMB.

"Masalah pelanggaran bangunan. Dia (tetangga) izin (membangun) tiga lantai tapi menjadi enam lantai," ujar Ferry.

Pada hari sebelumnya, Selasa (18/10), atau hari pertama layanan pengaduan masyarakat dibuka di Pendopo Balai Kota Jakarta, ada masyarakat yang mengadu terkait pencalonan Ketua RT.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan lurah setempat mengenai aduan yang diterima.

Kemudian ada juga warga yang tinggal di perumahan Metland Menteng, Cakung, Jakarta Timur yang mengadu soal banjir. 

Baca Juga: Heru Budi Minta Wali Kota di Jakarta Tak Cuti saat Musim Hujan

Dalam aduannya selama ini wilayah tersebut tidak pernah banjir, namun mulai awal tahun 2022, setiap hujan deras jalan di depan rumahnya tergenang banjir. 

Pada penerapannya, pengaduan warga itu berlangsung pada Senin sampai Kamis dan dibuka mulai pukul 07.30 WIB sampai 08.30 WIB. 

Pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari lima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.

Baca Juga: Sejumlah Warga Datang ke PN Jakarta Selatan Untuk Dukung Eliezer Ungkap Kasus Pembunuhan Yosua!

Seluruh aduan akan didiskusikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan dikoordinasikan dengan lima wilayah adminsitrasi Jakarta. 

Adapun layanan pengaduan di Balai Kota secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta, yang sempat diterapkan era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).