Kompas TV nasional politik

PDIP Imbau Jokowi Tinggalkan Relawan Nusantara karena Serukan Izin Tempur

Kompas.tv - 28 November 2022, 18:02 WIB
pdip-imbau-jokowi-tinggalkan-relawan-nusantara-karena-serukan-izin-tempur
Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (20/9/2022). (Sumber: KOMPAS.com / Valmai Alzena)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS TV - DPP PDIP meminta mengimbau kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninggalkan barisan Relawan Nusantara. 

Hal ini setelah ucapan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang juga tergabung dalam Relawan Nusantara viral di media sosial. 

Baca Juga: Viral! Video Relawan Minta Izin Tempur ke Jokowi

Dalam video tersebut, Benny meminta izin ke Jokowi untuk bertempur menyerang pihak yang kerap menyerang pemerintah.

“Kalau ada relawan yang “seperti itu”, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan itu,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11/2022). 

Menurut dia, pernyataan Benny tersebut sangat tendensius hingga meminta izin tempur malah menurunkan citra Presiden Jokowi di mata masyarakat. 

“Lho, elu bayangin aja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum." 

“Kalau ada relawan yang seperti  itu, itu menakutkan bagi saya,” ujarnya.  

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Benny Rhamdani buka suara soal pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial.

Ia menjelaskan, pihaknya geram karena masih ada kubu yang terus menebarkan kebencian, hoaks, dan fitnah kepada pemerintah, termasuk Jokowi.

“Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca-Pilpres 2019,” kata Benny. 

Dalam pandangannya, dendam itu tak perlu dipelihara karena Jokowi telah mengajak kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masuk dalam pemerintahan.

Sehingga, rivalitas politik antarkubu tak perlu terus digaungkan sampai saat ini.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Kehebatan Jokowi di G20 Dikerdilkan Urusan Gegap Gempita Relawan di GBK

“Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandi sudah selesai soal rivalitas kontestasi demokrasi pilpres, bangun bangsa ini bersama-sama, baik pendukung Jokowi maupun bukan,” tuturnya.

Ia mengaku geram karena situasi itu dianggap bisa mengganggu jalannya demokrasi. 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x