Mengejutkan, Korea Utara di Era Kim Jong-Un Ternyata Buat Kemajuan Terkait Hak Perempuan

PYONGYANG, KOMPAS.TV - Korea Utara selama ini dikenal sebagai salah satu negara pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar di dunia.

Namun, di era Kim Jong-un, Korea Utara ternyata membuat kemajuan terkait Hak Perempuan.\

Berdasarkan laporan White Paper on Human Rights in North Korea 2022 yang dipublikasikan bulan lalu, pelanggaran HAM berat dan sistematis masih merajalela di bawah kepemimpinan Kim Jong-un.

Namun mereka menegaskan, Korea Utara meningkatkan upaya untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Baca Juga: Kim Jong-Un Disebut Alami Krisis Paruh Baya, Menangis saat Minum-Minum karena Merasa Kesepian

Menurut Yee Ji-sun, anggota dalam tim peneliti dibalik laporan tersebut, saat ini adalah lebih banyak pejabat perempuan di level pemula dan tinggi pada posisi di pemerintahan.

Hal itu termasuk hakim dan sekretaris partai, dan mereka akan membantu mengubah persepsi tradisional tentang peran gender.

“Studi kami menunjukkan Korea Utara telah mempromosikan kebijakan mempekerjakan lebih banyak perempuan di lebel pemerintahan,” kata Yee kepada The Korea Times.

“Beberapa pembelot Korea Utara yang kami wawancarai, bahkan ada sistem tambahan poin, di mana kandidat perempuan lebih diutamakan ketimbang pria,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, lebih banyak pemimpin perempuan yang muncul media seperti istrinya, Ri Sol-ju, adiknya Kim Yo-jong dan Menteri Luar Negeri, Choe Son-hui.

“Saya percaya itu akan memberikan dampak bagi yang orang biasa pikirkan terkait peranan perempuan sebagai panutan saat ini. Ini merupakan berita positif bagi hak perempuan,” katanya.

Pembelot Korea Utara yang kini tinggal di Korea Selatan memberitahu sang peneliti bahwa status sosial perempuan di sana semakin meningkat beberapa tahun terakhir.

Bahkan muncul pernyataan bahwa perempuan bisa melakukan hal yang sama dengan pria.

Meski begitu, sejumlah pekerjaan seperti supir masih kurang terbukan untuk perempuan.

Baca Juga: Kotak Hitam Pesawat yang Jatuh di Nepal dan Tewaskan 68 Orang Ditemukan, Kondisinya Bagus

Sekitar setahun lalu, Korea Utara mengadopsi Undang-Undang anti-Kekerasan yang baru, yang menurut Yee itu menjadi yang pertama bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga.

“Meski efek sebenarnya dari UU tersebut masih harus dilihat dan dipelajari, sangat menggemberikan bahwa Korea Utara kini memiliki dasar hukum yang tak hanya melarang kekeasan semacam itu, tetapi juga membutuhkan pejabat untuk menangani kasus tersebut,” katanya.

Tetapi tak jelas apa yang memotivasi rezim Kim Jong-un untuk membuat kemajuan seperti itu.

Namun, Yee percaya itu adalah bagian dari upaya Korea Utara untuk mempromosikan diri sebagai negara normal.