Kompas TV bisnis kebijakan

Industri Daur Ulang akan Dapat Insentif Berupa Pengurangan PPN

Kompas.tv - 8 Juli 2021, 08:02 WIB
industri-daur-ulang-akan-dapat-insentif-berupa-pengurangan-ppn
Perajin memotong kertas daur ulang bermotif batik jumputan hasil kreasinya di rumah produksi Eska Handmade, Karangbesuki, Malang, Jawa Timur, Selasa (6/7/2021). Perajin kertas daur ulang setempat berusaha meningkatkan penjualan dengan menggenjot pemasaran di pasar digital serta berinovasi menggabungkan teknik kreasi batik jumputan pada produknya untuk menarik minat konsumen. (Sumber: KOMPAS TVAnt)
Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menyiapkan insentif bagi industri daur ulang. Hal ini sebagai upaya untuk terus  memperbaiki ekosistem industri daur ulang sampah dari hulu hingga hilir untuk memacu ekonomi sirkular.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar mengatakan, salah satu kebijakan untuk menumbuhkan ekosistem itu dengan cara pemberian insentif berupa reduksi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor industri daur ulang dari 10 persen menjadi 2 persen.

“Saat ini (rencana kebijakan insentif industri daur ulang) masih digodok oleh Kementerian Keuangan,” kata Novrizal dalam webinar Prospek Bisnis Daur Ulang yang Berkelanjutan di Indonesia di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah menargetkan mampu mengurangi dan menangani sampah secara berkala setiap tahunnya.

Baca Juga: 98,32 ton Sampah Plastik dari Pasar Modern di Sukabumi Berhasil Dikurangi

Berdasarkan arahan Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah, Indonesia ditargetkan mampu mereduksi sampah hingga 30 persen atau sebanyak 20,9 juta ton dengan tingkat pengelolaan sampah sebesar 70 persen atau sebesar 70,8 juta ton pada 2025.

Adapun salah satu program untuk memacu kinerja pengelolaan sampah itu yakni dengan turut mendorong dan mengembangkan ekonomi sirkular. Hal itu dilakukan dengan memperbaiki ekosistem industri daur ulang sampah ini dari hulu hingga hilir untuk memacu ekonomi sirkular dengan menyiapkan insentif bagi industri daur ulang.

Selain itu, pihaknya merespons positif sejumlah perusahaan yang menerapkan program extended producer responsibility (EPR) yang membangun atau berinvestasi di industri pengelolaan sampah daur ulang.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim meminta pemerintah segera menerbitkan aturan tentang pemberian insentif berupa pengurangan PPN yang sudah cukup lama bergulir itu.

Menurutnya, hal itu perlu segera direalisasikan untuk menopang perkembangan industri daur ulang yang diproyeksikan kapasitasnya meningkat hingga tiga kali lipat dari saat ini.

"Industri daur ulang di Indonesia diperkirakan akan semakin tumbuh dan mendatangkan peluang baru bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Di samping itu, Christine Halim menyatakan PPN 10 persen sangat memberatkan industri daur ulang, selain itu juga menurunkan daya saing dibandingkan bahan baku dari impor.

Baca Juga: OCWD Hasilkan 100 Juta Galon Air Daur Ulang untuk Tangani Kekeringan dan Cuaca Ekstrem di California

 



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x