Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

ASEPEK Indonesia Minta Jokowi Serius Turunkan Harga Sembako dan Tidak Naikkan Tarif Listrik

Kompas.tv - 26 Februari 2024, 11:04 WIB
asepek-indonesia-minta-jokowi-serius-turunkan-harga-sembako-dan-tidak-naikkan-tarif-listrik
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mempertanyakan komitmen Pemerintah Joko Widodo dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meroket. (Sumber: Tribunnews.com)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mempertanyakan komitmen Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meroket. 

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, harga beras saat ini tercatat tertinggi semasa pemerintahan Jokowi. Harga beras sudah naik hingga 20 persen dari kisaran Rp14.000 per kg menjadi sekitar Rp18.000 per kg. 

Tak hanya beras, Mirah menyebut harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi saat ini, yaitu naik hingga Rp32.000 per kilogram. Padahal biasanya harga telur ayam di bawah Rp25.000 per kg. Bahkan harga cabai sempat menembus angka Rp100.000 per kg.

Baca Juga: Ombudsman soal Beras Mahal: Bantuan Pangan Jangan Dirapel, Pemerintah Pakai Data Kurang Presisi

Mirah juga menyoroti tentang rencana kenaikan tarif listrik yang akan berlaku mulai 1 Maret 2024.

"Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Mirah dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/2/2024). 

ASPEK Indonesia pun mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan tidak menaikkan tarif listrik. 

Mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit, yang tentunya juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. 

Baca Juga: Sekjen IKAPPI Ungkap Beras Murah di Jakarta Kualitasnya Jelek dan Bau Karung

Ditambah lagi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil, tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

"Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya sangat terdampak," ujarnya. 

Mirah juga mengingatkan Presiden Jokowi di ujung masa tugasnya, agar fokus, serius, dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.


 



Sumber :


BERITA LAINNYA



Close Ads x