Maruarar Laporkan Progres Hunian IKN ke Prabowo: Senangnya Datang Peresmian, Bukan Groundbreaking

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembangunan 27 tower hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal itu pun ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/1/2025). 

Selain itu, rumah jabatan menteri pun sudah selesai dibangun. Maruarar menyampaikan, tower hunian dan rumah menteri di IKN akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Beri Target Basuki Siapkan IKN 2028 Jadi Ibu Kota Politik

"Siap untuk diresmikan, karena tadi bapak presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan bukan untuk ground breaking," kata Maruarar dalam konferensi pers suai menghadap prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/1/2025).

Sebelumya pada kesempatan yang sama, Menko Infastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN. Yakni dengan menggelontorkan dana sebesar Rp48,4 triliun. 

Baca Juga: Lanjutkan Pembangunan IKN, Prabowo Setuju Anggaran Rp48,8 Triliun untuk 5 Tahun

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan," kata pria yang akrab disapa AHY ini, dikutip dari Breaking News KompasTV.

Ia mengatakan, pencairan anggaran itu akan dibagi ke dalam beberapa tahap sesuai tahapan pembangunan IKN. Terutama, penyelesaian pembangunan gedung-gedung parlemen dan yudikatif. AHY menyampaikan, dana itu tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Baca Juga: Menteri KKP Ungkap Pagar Laut Dibuat untuk 'Reklamasi Alami', Bisa Sampai 30.000 Hektar!

"Ada yang bersumber dari APBN dan ada juga yang bersumber dari non APBN," ucapnya. 

Kemudian, Prabowo juga menugaska Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menyiapkan kota itu menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, Prabowo meminta pembangunan ekosistem infrastruktur yudikatif dan legislatif sudah selesai di tahun 2028.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Seluruh Dusun di Indonesia Dialiri Listrik dalam 5 Tahun, Butuh Dana Rp48 T

"Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugaskan untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif," terang Basuki.

Ekosistem infrastruktur itu terdiri dari gedung MPR-DPR, gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta hunian untuk para pegawainya. Basuki menyebut, Presiden Prabowo minta desain gedung-gedung tersebut yang sudah pernah dibuat sebelumnya untuk ditinjau ulang.