Bos Junta Militer Myanmar Berkunjung ke Moskow dalam Lawatan Resmi

YANGON, KOMPAS.TV - Pemimpin junta Myanmar melakukan kunjungan ke Rusia pada hari Senin, (5/9/2022), perjalanan keduanya ke sana dalam waktu kurang dari dua bulan, ketika militer Myanmar yang berkuasa mencoba untuk menopang satu dari sedikit aliansi diplomatiknya karena meningkatnya tekanan internasional.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing dilarang mewakili Myanmar di sebagian besar pertemuan internasional sejak memimpin kudeta awal tahun lalu terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Dia pertama kali mengunjungi Moskow sebagai pemimpin pada Juni tahun lalu, ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer.

Min Aung Hlaing juga mengunjungi Rusia bulan Juli, dikatakan Rusia sebagai kunjungan dalam kapasitas pribadi.

Rusia, sumber utama perangkat keras militer untuk Myanmar, adalah salah satu negara pertama yang menyuarakan dukungan untuk junta setelah kudeta, pada saat itu menerima kecaman internasional atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap lawan.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Tambah Hukuman Aung San Suu Kyi 3 Tahun Penjara, Dituduh Curangi Pemilu

Media pemerintah Myanmar mengatakan dia akan menghadiri pertemuan puncak ekonomi, mengunjungi landmark, universitas dan pabrik dan para menteri serta pejabat senior militernya akan bertemu rekan-rekan dan "membangun kerja sama yang bersahabat".

Rusia memberi Myanmar vaksin Covid-19 dan Myanmar berencana mengimpor bensin dan bahan bakar minyak Rusia untuk meredakan kekhawatiran atas pasokan, karena Rusia mencari sumber bisnis baru di tengah sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Junta Myanmar terkena serangkaian sanksi yang menargetkan para jenderal dan jaringan bisnis luas yang dioperasikan militer.

PBB dan para aktivis menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata, dengan Rusia dipilih untuk memasok drone, jet dan sistem pertahanan udara sejak kudeta.

Militer Myanmar mengatakan sedang memerangi "teroris" dan berusaha memulihkan perdamaian dan menegakkan kembali pemerintahan demokratis setelah pemilu 2020 yang dikatakan dirusak oleh kecurangan.