Pembunuhan di Luar Hukum Disebut Meningkat di Rezim Marcos Jr, Aktivis Demo Istana Presiden Filipina

MANILA, KOMPAS.TV - Ratusan orang menggelar demonstrasi di Manila, Filipina pada Sabtu (10/12/2022). Mereka mengaku memprotes naiknya angka pembunuhan di luar hukum dan ketidakadilan lain sejak putra diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menjabat sebagai presiden.

Aksi yang digawangi oleh kelompok hak asasi manusia Filipina ini diakhiri di depan istana kepresidenan Filipina. Polisi memperkirakan sekitar 800 orang terlibat dalam protes yang bertepatan dengan Hari HAM Internasional ini.

Baca Juga: Penyintas Kediktatoran Marcos Desak Presiden Filipina yang Juga Anak Diktator Marcos Minta Maaf

Cristina Palabay dari kelompok hak asasi manusia Karapatan, menyebut operasi keamanan di bawah rezim Marcos Jr. telah menghasilkan 17 pembunuhan di luar hukum yang terdokumentasi. Selain 17 pembunuhan, empat insiden kekerasan dengan korban selamat juga terjadi.

Palabay menambahkan, jumlah tahanan politik di bawah rezim Marcos Jr. juga meningkat. Per 30 November, data Karapatan menyebut ada 828 tahanan politik di Filipina, 25 di antaranya ditangkap usai Marcos Jr. berkuasa.

“Di samping jumlah yang buruk ini, tidak ada keadilan bagi korban-korban pembunuhan di luar hukum. Budaya impunitas terus menunjukkan wajah kotornya,” kata Palabay dikutip Associated Press.

Karapatan juga melaporkan bahwa pemerintahan Marcos meningkatkan peningkatan UU anti-terorisme untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat.

Karapatan pun mendesak komunitas hak asasi manusia internasional untuk meningkatkan pemrosesan terhadap kasus pembunuhan di luar hukum di Filipina, termasuk ketika ayah Marcos Jr. berkuasa.

Menurut aktivis, keluarga korban penyiksaan atau penghilangan paksa ketika rezim diktator Marcos juga berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini. 

Selain itu, korban-korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia ketika pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte juga ambil bagian.

“Kami datang bersama sebagai keluarga korban rezim dan presiden yang berbeda. Kami menekankan bahwa setiap Hari HAM Internasional, kami menuntut keadilan, dan berkomitmen agar pelanggaran yang sama tidak terjadi,” kata aktivis HAM Filipina, Evangeline Hernandez.

Baca Juga: Telepon Kantor Polisi Lebih dari 2.000 Kali dalam 9 Hari, Kakek Tua Ini Akhirnya Ditangkap