Lembaga Pengawas: Israel Berencana Bangun Hampir 1.000 Rumah di Tepi Barat

YERUSALEM, KOMPAS.TV — Israel mengeluarkan tender untuk pembangunan hampir 1.000 rumah pemukim tambahan di Tepi Barat atau West Bank. Hal ini diungkapkan oleh lembaga pengawas anti-permukiman Peace Now, Senin (17/2/2025).

Peace Now mengatakan pembangunan 974 unit rumah baru akan memungkinkan populasi permukiman Efrat bertambah hingga 40% dan selanjutnya menghalangi pembangunan Kota Betlehem yang dekat dengan Palestina. 

Hagit Ofran, yang memimpin pemantauan pemukiman kelompok tersebut, mengatakan pembangunan dapat dimulai setelah proses kontrak dan penerbitan izin, yang dapat memakan waktu setidaknya satu tahun lagi.

Israel merebut Tepi Barat, bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem timur, dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Palestina menginginkan ketiga wilayah itu untuk negara masa depan mereka dan memandang permukiman itu sebagai hambatan utama bagi perdamaian. Posisi itu mendapat dukungan internasional secara luas.

Presiden Donald Trump memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap permukiman itu selama masa jabatan sebelumnya. Israel pun terus memperluas permukiman mereka selama pemerintahan Partai Demokrat. Partai Demokrat lebih kritis mengenai pembangunan permukiman baru, namun jarang mengambil tindakan apa pun untuk mengekangnya.

Baca Juga: Pengakuan Warga Palestina saat Ditawan Israel: Mereka Menyiksa hingga Memukuli Kami

Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat, mulai dari pos terdepan di puncak bukit hingga komunitas yang dikembangkan sepenuhnya yang menyerupai kota kecil dan pinggiran kota. Kota tersebut dilengkapi dengan blok apartemen, mal, dan taman.

Lebih dari 500.000 pemukim tinggal di Tepi Barat yang diduduki, yang merupakan rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina. Para pemukim memiliki kewarganegaraan Israel, sementara warga Palestina hidup di bawah kekuasaan militer dengan Otoritas Palestina yang didukung Barat yang mengelola pusat-pusat populasi.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia utama menggambarkan situasi tersebut sebagai apartheid, tuduhan yang ditolak oleh pemerintah Israel. Israel memandang Tepi Barat sebagai jantung historis dan alkitabiah dari orang-orang Yahudi dan menentang kenegaraan Palestina.

Baca Juga: Momen Warga Palestina Disambut Haru Setelah Bebas dari Penjara Israel

Peace Now, yang mendukung solusi dua negara, menuduh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus melanjutkan pembangunan permukiman. Sementara itu puluhan sandera yang ditangkap dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, hingga kini masih mendekam dalam tahanan di Jalur Gaza.

“Sementara rakyat Israel (mengarahkan) perhatian mereka pada pembebasan para sandera dan diakhirinya perang, pemerintah Netanyahu bertindak ‘dengan sangat agresif’ untuk menetapkan fakta di lapangan yang akan menghancurkan peluang perdamaian dan kompromi,” katanya dikutip dari The Associated Press.