Kabul Diambil Alih Taliban, Kemenlu Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tengah mematangkan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan. Hal ini dilakukan setelah ibu kota Kabul diambil alih Taliban, Minggu (15/8/2021).

Guna memaksimalkan persiapan evakuasi tersebut, Kemenlu pun terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

"Keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia," tulis Kemenlu dalam siaran persnya, Senin (16/8/2021).

Hingga saat ini tercatat 15 WNI telah melaporkan keberadaannya di Afghanistan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha.

Baca Juga: Taliban Klaim Sita Helikopter Milik Tentara Afghanistan

Namun, dari jumlah tersebut, belum termasuk WNI yang bekerja menjadi staf di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kabul.

WNI yang sudah melaporkan, sebagian besar merupakan ekspatriat, pekerja di badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mereka yang menikah dengan warga setempat.

"Mereka semua dalam kondisi baik dan aman. Kemenlu dan KBRI Kabul juga terus memantau perkembangan eskalasi keamanan di Afghanistan," kata Judha.

Kemenlu bersama KBRI Kabul dan para WNI di Afghanistan pun telah menggelar pertemuan secara virtual agar semua pihak bisa mengetahui kondisi terkini serta mempersiapkan langkah evakuasi bersama.

Baca Juga: Kemenlu Pastikan Keamanan WNI di Afghanistan Menyusul Gerak Maju Kelompok Taliban, Siap Evakuasi

Selain itu, dalam keterangan tertulisnya, Kemenlu selaku wakil pemerintah Indonesia juga berharap penyelesaian politik di Afghanistan tetap dapat berjalan melalui proses Afghan-owned, Afghan-led.

Yakni mengedepankan kepentingan rakyat Afghanistan dalam perdamaian dan melibatkan seluruh pihak internal di negara tersebut.

"Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional," terang Kemenlu.

Maka dari itu, Indonesia akan terus menjalin komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan, termasuk perwakilan PBB dan perwakilan asing di sana.

Tak lupa, pemerintah memastikan misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan keberadaan tim esensial secara terbatas, sembari melakukan pemantauan terhadap situasi keamanan di Afghanistan.