Food Estate Kembai Dipersoalkan Politikus PDIP: Daripada Dipolitisasi, Lebih Baik Diaudit BPK

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanudin meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit program food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

Menurut dia, audit yang dilakukan BPK nantinya untuk menghindari politisasi program tersebut. 
 
Ia berharap audit tersebut akan membantu terciptanya transparansi anggaran sehingga bisa diketahui akar masalah dari kegagalan food estate tersebut. 

Baca Juga: Tanggapan Anies Soal Program Food Estate Dikritik Bagian Kejahatan Lingkungan

“Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah kan jadi pro dan kontra ya, dan (masalah ini malah) dianggap nih dipolitisir, sudah mending turunkan BPK,” kata Hasanuddin seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (21/8/2023).

Ia mempertanyakan keputusan Kemhan yang tidak melakukan kajian terkait program tersebut. 

Apalagi, Kemenhan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan untuk menjalankan program food estate. 

Oleh sebab itu, ia khawatir, jika program itu dilanjutkan hanya akan penggelontoran anggaran dari Kementerian Keuangan tanpa memberikan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat.

“Tujuan food estate itu, menurut hemat saya bagus. Tetapi, pada pelaksanaanya tidak bagus, terutama yang ada di Kemhan. Kan menanamnya gagal, kenapa tidak disurvei dulu, kan banyak para ahli itu, atau kenapa tidak di tempat lain,” ujarnya. 

Akan tetapi, lanjut dia, penunjukan BPK harus melalui kesepakatan dalam rapat komisi yang memberikan kesimpulan berupa BPK melakukan audit untuk program food estate.  

“Harus ada persetujuan dari semua, dalam rapat komisi. Kalau tidak setuju ya enggak bisa,” kata Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, dalam membangun proyek food estate atau lumbung pangan di Indonesia harus penuh dengan kehati-hatian. 

Menurut dia, pembangunan lumbung pangan di Indonesia itu bertujuan mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi melanda wilayah Tanah Air.

Hal ini menanggapi kritikan proyek food estate yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. 

Baca Juga: Hasto PDIP: Kebijakan Presiden Jokowi soal Food Estate Bagus, tapi Implementasinya Tidak

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," kata Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).