Anggota Komisi I DPR Ingatkan Jenderal Agus untuk Jaga Netralitas TNI pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto agar memastikan seluruh prajurit TNI tetap netral pada Pemilu 2024. 

Jenderal Agus merupakan calon tunggal pengganti Panglima TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. 

"Saya kira suara ini suara rakyat, suara seluruh fraksi, kalau nanti (calon) panglima sudah beneran jadi panglima, tentunya akan mengendalikan para prajurit darat, laut, udara," kata Hasanuddin dalam rapat di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023). 

Baca Juga: Awal Pekan Depan DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI

"Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," sambungnya. 

Menurut dia, bila Jenderal Agus mampu memastikan seluruh prajurit tetap netral pada pesta demokrasi nanti, itu akan menjadi prestasinya dalam memimpin lembaga TNI. 

"Saya kira kita sepakati bersama dan kalau bapak tetap mengikuti aturan, insyaallah bapak akan jadi panglima idaman kita semua. Ini baru harapannya," katanya. 

Politikus PDIP itu menilai tak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika mengusulkan KSAD Jenderal Agus menjadi calon Panglima TNI. 

"Calon Panglima TNI itu adalah perwira aktif, kemudian mantan atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan, kepala staf angkatan itu darat, laut, udara. Dan di situ tidak ada klausal harus satu jam, dua jam, tiga jam, satu tahun, dan dua tahun, tidak ada."

"Jadi tidak ada ketentuan itu, sehingga bapak tidak menyalahi aturan. Maksud saya preseden bapak tidak menyalahi aturan," sambungnya. 

Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada awal pekan depan.

Namun, belum ditentukan tanggal pasti pelaksanaan fit and proper test terhadap calon pengisi pucuk pimpinan TNI tersebut. 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut waktu pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan itu akan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang akan digelar pada pekan ini. 

Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Usul Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

"Kalau Bamus belum. Tapi Bamus minggu ini. Jadi kalau nggak hari ini, besok, atau lusa, pokoknya minggu ini. Awal pekan depan kita langsung fit and proper," kata Meutya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/11/2023).