Imparsial: Anies dan Ganjar Lebih Progresif Ketimbang Prabowo untuk Sikapi Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV- Capres Anies Baswedan dan capres Ganjar Pranowo dinilai lebih progresif menyikapi masalah pelanggaran HAM di Papua ketimbang capres Prabowo Subianto.

Meski, gagasan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bukan sesuatu hal yang baru.

“Dari ketiga capres yang mendiskusikan pelanggaran HAM Papua, dapat dikatakan, Capres Ganjar dan Anies menawarkan jalan dialog, ini jauh lebih progresif ketimbang capres nomer 2,” ucap Direktur Imparsial Ghufron Mabhuri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Kamis (14/12/2023).

“Meski secara gagasan ini bukan sesuatu hal yang baru, karena pernah didorong dan diusulkan oleh kelompok Masyarakat sipil dan jaringan Masyarakat sipil yang bergerak di isu perdamaian Papua.”

Baca Juga: Alasan Anies Hadirkan Ayah Korban Harun Al Rasyid: Tak Ada Keadilan Usai Meninggal Dukung Prabowo

Sementara Prabowo, kata Ghufron tidak ada gagasan orisinil untuk penyelesaian konflik Papua.

“Dalam paparan Capres Prabowo Subianto, saya melihat tidak ada gagasan yang orisinil yang disampaikan terhadap penyelesaian konflik Papua. Bahkan ada kecerundangan untuk melanjutkan pendekatan-pendekatan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah,” papar dia.

“Cara pandang yang terlalu state-sentris dan cenderung menyalahkan pihak asing yang ikut turun tangan dalam konflik Papua. Cara pandang ini justru akan melegitimasi cara-cara yang militeristik.”

Ghufron lebih lanjut menyikapi gagasan Anies dan Ganjar yang mengedepankan dialog untuk mengatasi persoalan di Papua. Menurutnya sejak tahun 2000-an pemerintah sudah didorong ungtuk menyelesaikan konflik Papua dengan cara dialog tetapi hingga saat ini tidak dijalankan.

Dalam cermat Ghufron, pendekatan-pendekatan yang dijalankan oleh pemerintah sejak orde baru dalam konteks penanganan Papua cenderung mengedepankan pendekatan kekerasan dan pendekatan militer yang kemudian melahirkan pelanggaran HAM.

Sementara di era reformasi, memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemeeintah untuk menggunakan jalan NonKoersif seperti pembentukan Otonomi Khusus dan pendekatan Pembangunan.

Baca Juga: Pakar Mikroekspresi: Ganjar Tidak Ada Kebocoran Sinyal Emosi di Debat karena Didukung Pengalaman

“Harus diakui secara de facto pendekatan keamanan militeristik pasca 1998 sampai hari ini masih terus digunakan oleh Pemerintah, itu bisa dilihat dari pengiriman pasukan non-organic dari luar Papua yang melalukan operasi militer ke Papua,” kata Ghufron.

Sedangkan pendekatan dengan cara dialog, belum pernah dilakukan oleh pemerintah dalam konteks Papua.

“Pendekatan politik melalui dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua yang belum dijalankan. Kita punya pengalaman dengan konflik aceh yang diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan GAM, dan Aceh hari ini masuk dalam fase perdamaian sekarang,” ujar Ghufron.

“Bicara soal dialog, bicara tentang jalan non kekerasan. Dengan dialog itu mereduksi pendekatan-pendekatan militeristik.”