Puan Sebut Fungsi Kontrol Penting dalam Negara Demokrasi, Sinyal PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah diperlukan dalam negara demokrasi. 

Hal itu ia katakan saat membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).

"Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau checks and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu," kata Puan. 

Baca Juga: Rakernas PDIP Desak Pemerintahan Jokowi Turunkan UKT

Oleh sebab itu, kata dia, Rakernas V meminta fraksi PDIP DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi yang hasilnya bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 

"Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan," kata Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Dia menyebut seluruh kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal sikap politik partai terhadap pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis."

Baca Juga: Rekomendasi Rakernas V, Puan: Seluruh DPD Memohon Megawati Diangkat Kembali Jadi Ketum PDIP

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah," katanya.