Ada Pimpinan Tak Hadiri Rapat, Anggota Komisi II DPR Sebut KPU dan Bawaslu Tidak Serius

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti kehadiran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Senin (10/6/2024).

Dari tujuh pimpinan KPU, hanya tiga yang hadir ke rapat pada hari ini. Mereka ialah, Hasyim Asy'ari, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

Menurut dia, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut tak serius, sehingga para pimpinannya terkesan enggan menghadiri RDP pada hari ini.  

Baca Juga: Demo di Dekat Kantor KPU di Menteng, Mahasiswa Tuntut Kepala Daerah Papua Harus Asli Papua

Dalam rapat hari ini membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Saya lihat, dari 7 komisioner kpu, yang hadir cuma 3 orang. Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat-amat penting," kata Guspardi di gedung DPR, Jakarta, Senin.

Selain itu, ia menyayangkan pimpinan Bawaslu yang hanya diwakilkan oleh seorang Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada rapat hari ini. 

"Tentu saya tidak berharap mitra saya ini seperti kondisinya pada hari ini, terkesan seolah olah KPU dan Bawaslu dalam rapat hari ini menyepelekan RDP yang berkaitan terhadap pembahasan dan evaluasi anggaran. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan."

"Yang kedua juga yang lebih tragis lagi adalah Bawaslu, hanya satu-satunya ketua yang hadir. Ini memiriskan ini. Janganlah, kita ini hrs saling menghargailah," sambungnya.

Politikus PAN itu juga menyoroti laporan anggaran yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Sebab, laporan yang diterima dirinya itu sulit dibaca dan dipahami.

Baca Juga: Komisi II DPR Tanggapi Soal Temuan BPK dan Mundurnya 2 Pimpinan IKN, Begini Katanya

"Apalagi kertas kerja yang semacam ini. Anggarannya sangat luar biasa sekelas triliun, laporan yang disampaikan ini sulit saya untuk membacanya. Masa begini ini laporannya. Dan itu pun kami minta, coba lihat, bagaimana ini. Kemudian fotokopi SK atau apa ini saya enggak ngerti, enggak bisa saya baca ini. Padahal kertasnya bagus, kecil, kenapa tidak seperti yang biasa saja, barangkali lebih murah," kata Guspardi.