Apa Alasan Polri Minta Tambahan Anggaran Rp60,64 Triliun untuk 2025? Begini Penjelasan Wakapolri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2025.

Usulan tersebut disampaikan pihak Polri saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Wakapolri Komjen Agus Andrianto menilai pagu indikatif Polri untuk TA 2025 sebesar Rp104,67 triliun masih kurang.

Menurutnya, kebutuhan Polri untuk TA 2025 sebesar Rp165,31 triliun.

"Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2024," kata Komjen Agus, Selasa (11/6).

Baca Juga: Ditanya soal Pemberantasan Judi Online Usai Polwan Bakar Suami, Begini Penjelasan Polri

Komjen Agus menyinggung sejumlah alasan sehingga Polri membutuhkan dana lebih besar.

Sejumlah alasan Polri adalah demi peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melanjutkan reformasi birokrasi, hingga masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, serta pencucian uang.

Selain itu, Komjen Agus menyebut usulan tambahan anggaran itu juga meliputi rencana pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mengatasi perkembangan kejahatan siber, serta pendirian Polda Papua Barat dan Polda Papua Tengah.

"Kiranya hasil rapat ini dapat mempertimbangkan adanya penyesuaian atau penambahan anggaran Polri pada penetapan pagu anggaran Polri pada tahun anggaran 2025," kata Agus dikutip Antara.

Menurut Agus, pada 2023, Polri telah melakukan realisasi anggaran sebesar 98,38 persen.

Di tahun tersebut, Polri mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp121,8 triliun dan terserap sebesar Rp119,8 triliun.
 
Sedangkan pada tahun 2024, menurutnya, Polri sudah melakukan realisasi anggaran sebesar 42,4 persen hingga 29 Mei 2024.

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp119,6 triliun, sejauh ini sudah terserap sebesar Rp50,8 triliun.

Baca Juga: Biar Tidak Simpang Siur, Lemkapi Minta Kapolri Ikut Beri Penjelasan soal Peristiwa di Kejagung