Direktur CBA: Pagu Anggaran PDN yang Diretas Capai Rp1,1 Triliun, KPK Harus Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas dan datanya tak bisa dipulihkan, dibangun dengan anggaran besar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya pasrah dan tidak berani melawan para peretas (hacker) yang sudah mengunci dan menguasai data masyarakat tersebut.

PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 dengan biaya Rp506.890.000.

Menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, pada tahun 2019 - 2024, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN.

Dari 16 proyek tersebut, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp1,1 triliun. Sementara realisasi anggaran PDN pada 2019 - 2024 hanya mencapai sebesar Rp972 miliar. 

Baca Juga: Menkominfo Diminta Mundur, Anggota Komisi I DPR: Itu Hak Presiden

"Dan mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp1,1 triliun? Karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp125.990.652.000," kata Uchok dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Senin (1/7/2024).

Berdasarkan data tersebut, CBA meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang biasa disapa Munie, untuk segera mundur sebagai menteri.

"Padahal, kalau Menteri Munie masih punya rasa malu mesti sudah ikhlas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN down oleh pemerintah," katanya. 

Selain itu, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas 16 proyek untuk membangun PDN di Kementerian Kominfo.

"Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidikan ini adalah panggil saja Menteri Munie ke kantor KPK," katanya.

Sebelumnya, di tengah sorotan terhadap peretasan PDN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.

Baca Juga: Menkominfo Diminta Mundur, Anggota Komisi I DPR: Itu Hak Presiden

"Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, sejumlah layanan publik sempat mengalami kendala pada Kamis, 20 Juni 2024 akibat gangguan di PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur. 

Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.