TNI Sebut Kemenko Polhukam dan BSSN Sudah Tangani Data Bais yang Diretas: Kami Menunggu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan bahwa data-data Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang diretas telah ditangani.

Gumilar mengatakan, peretasan itu ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Sudah ditangani oleh (Kemenko) Polhukam, oleh BSSN. Kami menunggu dari sana saja bagaimana tindak lanjutnya,” ucap Gumilar, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga: Peretas PDN Janji Beri Kunci Dekripsi Data Hari Ini, Pengamat Ingatkan Potensi Janji Palsu

Tim Siber TNI juga telah bekerja sesuai dengan bidangnya untuk menangani peretasan tersebut. Saat ini, TNI telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

“Sudah dirapatkan di atas, jadi kami menunggu,” tuturnya.

Sementara itu, Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Ari Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melaporkan peretasan data Bais tersebut dalam rapat koordinasi yang membahas soal penggantian Pusat Data Nasional (PDN) yang diserang ransomware.

Ari bilang, rapat tersebut membahas langkah-langkah yang akan dilakukan guna memperketat pengamanan.

Melansir Kompas.com, data-data Bais TNI diretas sejak akhir bulan lalu. Info peretasan ini diunggah di akun X @FalconFeedsio pada Senin (24/6/2024).

“Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!” tulis unggahan tersebut.

Akun X tersebut menyebut bahwa data Bais TNI dibocorkan oleh peretas bernama MoonzHaxor di forum jual beli data, BreachForum.

Baca Juga: Peretas PDN akan Beri Kunci Ransomware secara Cuma-Cuma, Minta Pemerintah Berterima Kasih

Dalam unggahan di BreachForums, MoonzHaxor ingin menjual data Bais TNI berukuran 773 kilobyte (kB) dengan harga 1.000 dollar AS, sedangkan file berukuran 33,7 gigabyte (GB) dengan harga 7.000 dollar AS.

Data tersebut berisi nama-nama prajurit, berikut pangkat, asal satuan, email, nomor telepon, NRP, dan data aksi-aksi unjuk rasa.