Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Program Swasembada Pangan: 46% Irigasi Rusak, Lahan Terus Berkurang

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Rina Sa'adah mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan Inpres Irigasi dengan pendekatan yang terukur dan memiliki strategi prioritas.

Hal ini penting mengingat anggaran negara yang terbatas serta upaya efisiensi yang sedang gencar dilakukan.

Baca Juga: Manfaatkan Irigasi Limbah Pabrik Gula untuk Kesuburan Tanah Sawah

Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan sembilan kementerian dan lembaga untuk melakukan langkah-langkah koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing guna mendukung percepatan tercapainya swasembada pangan.

Kesembilan kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta para gubernur dan bupati/wali kota terkait.

"Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penanganan jaringan irigasi di daerah lumbung pangan serta melibatkan secara aktif kelompok petani pengguna air. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung tercapainya swasembada pangan," ujar Rina dalam keterangannya pada Rabu (12/2/2025).

Rina menilai keputusan untuk menerbitkan Inpres Irigasi ini sangat tepat, mengingat irigasi merupakan faktor krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan sektor pertanian pangan.

"Berdasarkan audit Kementerian Pekerjaan Umum, sekitar 46 persen dari jaringan irigasi pertanian dalam kondisi rusak. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Tani dan Nelayan Centre menunjukkan bahwa 30,6 persen petani tidak memiliki akses terhadap irigasi. Oleh karena itu, perbaikan irigasi pertanian membutuhkan pendekatan yang terpadu, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun partisipasi aktif dari petani pengguna air," kata Rina.

Rina juga menjelaskan kalau total kebutuhan tahunan konsumsi beras di Indonesia mencapai 30,975 juta ton, sementara produksi beras pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 32,291 juta ton. 

Luas areal panen saat ini tercatat sekitar 10,046 juta hektare. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan luas areal sawah akibat konversi lahan.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Bendungan dan Jaringan Irigasi Gumbasa, Gelontorkan Dana Rp1,25 Triliun

Sementara itu, kebutuhan cadangan pangan nasional harus tetap dijaga pada angka minimal 1,2 juta ton beras.

"Jadi, Inpres Irigasi ini sangat penting untuk meningkatkan produksi beras nasional guna mempercepat tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan," kata Rina.