Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB: Pembangunan IKN Tak Perlu Tergesa-gesa

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya menyarankan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu tergesa-gesa. Sebab, sebuah mega proyek seperti pengerjaan IKN harus dikerjakan dengan standar yang baik. 

"Bila sebelumnya saya nyatakan tidak ada salahnya menunda IKN karena pemblokiran anggaran, maka saatnya kembali melaksanakan pembangunan sesuai tahapan, tidak usah tergesa-gesa," kata Indrajaya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

Indra mengingatkan, pembangunan IKN adalah amanat Undang Undang (UU) No. 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, pembangunan terus dijalankan.

Baca Juga: Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Begini Kata Basuki Hadimuljono |EFISIENSI ANGGARAN

Menurut dia, keluarnya Inpres efisiensi anggaran negara, jangan sampai melunturkan tanggung jawab pejabat-pejabat OIKN.

"Yang terpenting ada milestone (target) yang terukur, karena ada yang namanya force majure, dan ada pula kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Indra menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan OIKN, pada Rabu 12 Februari 2025, OIKN yang semula menerima imbas pemotongan anggaran dari pagu Rp 6,3 triliun menjadi Rp 1,1 triliun, ditambah kembali menjadi Rp 5,2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk untuk pembangunan gedung legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya yang telah disetujui senilai Rp 8,1 triliun pada tahun 2025.

Baca Juga: TOK! DPR Setuju Permintaan OIKN soal Tambah Anggaran Rp8,1 Triliun

Lalu, anggaran IKN juga ada di Kementerian PU. Karena Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemblokiran anggaran sebesar 80 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. 

Sehingga, oleh Kementerian PU, anggaran IKN yang semula Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Tentu saya berharap pada pembahasan anggaran selanjutnya, anggaran IKN akan ditambah, apalagi ini sifatnya pemblokiran yang dimungkinkan dibuka kembali," katanya.