Dedi Mulyadi akan Surati IPB: Minta Hitung Kerugian Negara Akibat Alih Fungsi Lahan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku akan berkirim surat kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) agar mau menghitung berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat bangunan Eiger Camp di kaki Gunung Tangkuban Perahu.

“Nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan. Baik aspek keuangan maupun lingkungan,” kata Dedi usai menghadiri silahturahmi Idulfitri di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Rabu (2/4/2025)

Baca Juga: Wamenaker Immanuel soal Kabar Prabowo Reshuffle Usai Lebaran: Menjawabnya Nggak Enak

Setelah itu, Dedi mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap perizinan bangunan Eiger Camp di kaki Gunung Tangkuban Perahu yang disegel dan bangunan-bangunan lainnya hingga tambang liar.

“Jadi dari situ nanti akan dijadikan dasar melakukan evaluasi terhadap perizinan, semua di Jawa Barat,” ujarnya.

“Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang. Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan,” lanjutnya.

Sementara untuk proses penegakan hukum alih fungsi lahan, Dedi menuturkan, dirinya menyerahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca Juga: 2 Hotel di Bogor Tutup dan PHK Pegawai Akibat Kebijakan Efisiensi, Immanuel: Saya Belum Dapat Data

“Kalau saya lebih pada membangun kesadaran publik,” ujar Dedi Mulyadi.

Sebagai informasi, proyek pembangunan wisata Eiger Camp yang berlokasi di kaki Gunung Tangkuban Parahu resmi disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat.

Penyegelan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran lingkungan. Eiger Camp diketahui membuka lahan di kawasan perkebunan teh yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VIII, tepatnya di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jawa Barat, Supriyono, penyegelan tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Instruksi dari KDM jelas, hentikan kegiatan karena ini tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Apalagi ini bisa menimbulkan efek negatif, yakni bencana banjir dan longsor,” kata Supriyono, Jumat (28/3).