Lucky Hakim Liburan di Jepang saat Warga Macet-macetan Mudik, Dedi Mulyadi: Saya WA nggak Dibalas!

INDRAMAYU, KOMPAS.TV - Bupati Indramayu Lucky Hakim tengah menjadi sorotan publik usai beredar luas foto-foto dirinya tengah menikmati libur Lebaran di Jepang.

Liburannya itu menuai kontroversi karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Padahal, sesuai surat edaran dari Kemendagri, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri selama periode Lebaran.

Larangan ini bertujuan agar kepala daerah tetap siaga dan bertanggung jawab terhadap penanganan arus mudik, pengamanan, serta pelayanan masyarakat selama momen penting tersebut.

Baca Juga: Jalur Tol Solo-Semarang Padat di Kawasan Boyolali, ini Rekaman Pemudik Pilih Putar Balik

Foto Liburan Viral, Tidak Ada Permohonan Izin ke Gubernur Jabar

Foto-foto Lucky Hakim di Jepang tersebar luas di media sosial, salah satunya muncul di akun TikTok milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam unggahan tersebut, terlihat Lucky tengah berada di lokasi wisata di Jepang, lengkap dengan tag akun agen perjalanan @japantour.id.

Unggahan itu disertai caption sindiran ringan:

"Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu yah…” tulis Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi membenarkan bahwa foto-foto tersebut memang diambil saat Lucky Hakim sedang berada di Jepang. Namun yang mengejutkan, tidak ada surat permohonan izin yang masuk ke pihak Gubernur maupun ke Kemendagri.

“Jangankan surat, WhatsApp pun tidak ada. Saya sempat tanya via WA, tapi tidak dibalas,” ungkap Dedi, Minggu (6/4/2025) mengutip Kompas.com.

Menurut Dedi, prosedur semestinya mengharuskan kepala daerah untuk mengajukan surat permohonan jika ingin ke luar negeri, dengan tembusan kepada gubernur dan Kemendagri. Dalam kasus ini, Bupati Lucky disebut mengabaikan prosedur tersebut.

Lucky Hakim Diketahui Berada di Jepang saat Warga Sibuk Mudik

Di sisi lain, Dedi Mulyadi justru disibukkan dengan penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025, termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan penting.

Ia bahkan memberikan kompensasi kepada sopir angkot, kusir andong, dan tukang becak agar tidak beroperasi saat momen krusial demi kelancaran lalu lintas.

Selain itu, Dedi juga turut memberi dukungan penuh kepada pihak kepolisian, khususnya di kawasan rawan macet seperti Puncak Bogor dan Cianjur. Ia juga melibatkan para bupati dan wali kota untuk aktif terjun ke lapangan mendampingi masyarakat.