A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$iframe

Filename: libraries/Article_lib.php

Line Number: 238

Backtrace:

File: /var/www/html/frontend-v2/application/libraries/Article_lib.php
Line: 238
Function: _error_handler

File: /var/www/html/frontend-v2/application/controllers/Read.php
Line: 85
Function: gen_content_article

File: /var/www/html/frontend-v2/index.php
Line: 314
Function: require_once

Sri Mulyani Sebut Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta

Kompas TV nasional berita kompas tv

Sri Mulyani Sebut Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta

Kompas.tv - 7 Mei 2020, 03:35 WIB
sri-mulyani-sebut-anies-tak-ada-anggaran-untuk-bansos-1-1-juta-warga-jakarta
Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum pelantikan kabinet Jokowi di Jakarta, Rabu (23/10/2019) (Sumber: KOMPAS.com/Kristianto Purnomo)
Penulis : Fadhilah

KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara tentang bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta KPM di wilayahnya.

Bendahara Negara itu mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Kebijakan PSBB akan Dibuka Secara Bertahap

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

"Asalnya 1,1 juta (KPM) dicover DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," sambungnya.

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Warga Miskin Bisa Bertambah 3,78 Juta Orang Akibat Corona

Namun demikian dirinya mengatakan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.

Klaim tersebut didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Baca Juga: Muhadjir Sempat Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Data Bansos, Begini Ceritanya

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pencegahan Covid-19.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x