JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan kementerian yang dipimpinnya menyatakan siap untuk mendengar dan belajar dari organisasi-organisasi masyarakat yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan.
"Kami di Kemendikbud siap mendengar, siap belajar," kata Nadiem dalam keterangannya di akun Youtube resmi Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diunggah sore tadi, Selasa (28/7/2020).
Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat menutup penjelasan dan permintaan maafnya atas kesalahpahaman mengenai Program Organisasi Penggerak (POP) yang diluncurkannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Muhammadiyah Bersedia Berdiskusi Lagi dengan Kemendikbud Soal POP
Pernyataan itu juga ditujukan untuk organisasi-organisasi di masyarakat yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Khususnya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Nadiem memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai POP.
Menurutnya, dia dan kementeriannya membutuhkan bimbingan dari ketiga organisasi tersebut dalam proses pelaksanaan POP yang belum sempurna.
Dalam keterangan berdurasi 2 menit tersebut, Nadiem menjelaskan, tujuan diluncurkannya POP adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan dan menemukan inovasi-inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan dalam skala nasional.
"Itulah makna dari program POP, agar Kemendikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan," katanya.
Ditegaskan Nadiem, POP merupakan cara yang ditempuh Kemendikbud untuk generasi bangsa. "Hanya satu tujuan kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," katanya.
Baca Juga: Salah Paham POP, Cak Imin: Mendikbud Datanglah ke NU dan Muhammadiyah
Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation
Dalam kesempatan itu Nadiem menjelaskan isu-isu yang berkembang terkait keikutsertaan Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation di POP.
Sebelumnya Nadiem sempat menunda pelaksanaan POP untuk menjernihkan kesalahpahaman POP. Namun polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat.
Menurut Nadiem, Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation telah menyepakati bahwa keikutsertaan keduanya dalam program Kemendikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeser pun.
"Mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," katanya.
Dengan penjelasan ini Nadiem berharap akan menjawab kecemasan masyarakat terhadap potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah.
Karena hibah dana hanya akan dialihkan kepada organisasi-organisasi yang lebih membutuhkan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.