Ketua DPRD Cium Keanehan Soal Ratusan ASN DKI Tak Ikut Lelang Jabatan: Ini Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan alasan 239 ASN di lingkungan DKI Jakarta yang tidak bersedia mengikuti seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan eselon II.

Prasetio menilai ada keanehan yang terjadi dalam pola birokrasi dan regenerasi di lingkungan Pemprov DKI.

"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?" kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Kecewa Instruksinya Tak Dijalankan, Anies Baswedan Marahi 239 PNS Pemprov DKI

Mengingat kata Prasetio, Pemprov DKI saat ini sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di Jakarta.

Padahal hingga kini belasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Melihat hal itu, Prasetio meragukan pelayanan masyarakat di Ibu Kota bisa optimal karena Plt memiliki kewenangan terbatas.

Politikus yang akrab disapa Pras ini kemudian mengimbau Pemprov DKI untuk meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi yang telah berlangsung.

Baca Juga: DPR Minta Transparansi Pemerintah Mengenai Penyebab Kematian Pemuda DKI Seusai Divaksin AstraZeneca

"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," ungkap dia.

Menurut Prastio, langkah ini penting dilakukan untuk pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur 239 pejabat nonadministrator karena  tidak mengikuti seleksi terbuka 17 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov.

Baca Juga: Anies Baswedan Serukan Mall dan Tempat Wisata di Zona Merah Ditutup 5 Hari Sejak 12 Mei 2021

“Kita, saya dan Anda berseragam, membawa perintah konstitusi di dalam sebuah birokrasi. Ketaatan terhadap perintah menjadi penting dan bila perintah tak bisa dilaksanakan, laporkan tak bisa dilaksanakan, bukan diam berharap tak jadi masalah,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Anies mengaku karena para ASN ini tidak mematuhi perintah dari atasan.

“Jadi ini bukan jadi eselon dua, ikut pansel, ini soal perintah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Karena itu, hari ini saya ingatkan kita berada dalam organisasi. Dan organisasi ini punya tata cara dan organisasi ini bekerja mengikuti prosedur dan semua perintah dipahami, dilaksanakan, dilaporkan,” tegas Anies.

Baca Juga: Anies bersama Pimpinan Daerah Penyangga Ibu Kota Sepakat Antisipasi Laju Kasus Covid-19 saat Lebaran