DPRD DKI Bentuk Pansus Pendidikan, Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPRD Provinsi DKI Jakarta resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan pada Rapat Paripurna yang digelar Rabu (20/4/22) kemarin. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan pansus pendidikan dibentuk untuk mengatasi persoalan kesetaraan antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

"Terkait panitia khusus (Pansus) pendidikan. Ada beberapa persoalan kesetaraan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Di situ hendak kita buat persamaan," kata Misan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga: Mengatasi Krisis Talenta Digital, Kemendikbudristek Optimalkan Pendidikan Vokasi

Menurut Misan, masih ada ketimpangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta sehingga perlu dibentuk Pansus Pendidikan untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Achmad Nawawi mengatakan, Pansus dibentuk karena layanan pendidikan di Jakarta dianggap belum optimal.

"Seperti pemberian subsidi yang dominan diberikan kepada sekolah negeri, sementara banyak warga yang sekolah di swasta juga membutuhkan bantuan subsidi yang sama," kata Nawawi dalam keterangannya, Kamis (21/4/22). 

Nawawi juga menyebutkan, saat ini justru banyak orang kurang mampu tidak bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan nilai ebtanas murni (NEM). 

“Jakarta hanya mengurus sekolah negeri, mau apa saja dibiayain jadi gratis, tapi yang sekolah justru orang berada. Kalau aturan tidak diubah rasanya sulit orang miskin masuk sekolah negeri. Ada tapi jumlahnya tidak sampai 5 persen,” ungkap dia.

Nawawi berharap, Pansus Pendidikan bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mengubah kebijakan yang saat ini masih diterapkan sehingga meningkatkan kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

“Artinya supaya kebijakan sistem pendidikan harus dirubah, harus mengurus semua sekolah. Jangan hanya sekolah negeri saja, tapi swasta dan madrasah juga,” tuturnya.

Baca Juga: PMI Garap Program Sekolah Sehat Dan Air Bersih

Pansus Pendidikan, lanjut dia, juga akan memperjuangkan sekolah gratis bagi seluruh sekolah dalam program wajib belajar 12 tahun.

“Salah satu yang akan kita dorong yakni SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak sekolah negeri, swasta dan madrasah wajib ditanggung Pemda menggunakan APBD. Saya rasa DKI sanggup dengan APBD yang cukup besar ini,” ujarnya menandaskan.

Berdasarkan informasi, Pansus Pendidikan akan diketuai Merry Hotma dan Achmad Nawawi sebagai Wakil Ketua. Sementara anggota diisi oleh Jhonny Simanjuntak, Yuke Yurike, Siegvrieda, Wa Ode Herlina, Dwi Rio Sambodo, Mohamad Taufik, Yudha Pratama, dan Syarif.

Selanjutnya Prabowo Soenirman, Abdul Ghonni, Muhammad Thamrin, Solikhah, Israyani, Suhud Alynuddin, Ali Muhammad Johan, Zita Anjani, Oman Rakinda, Idris Ahmad, Anggara Wicitra S, Wibi Andrino, Hariadi Anwar, Basri Baco, dan Sutikno.