JAKARTA, KOMPAS.TV- Untuk menyukseskan KTT ASEAN yang digelar 5-7 September 2023, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menemui para pengusaha untuk membahas pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home/WFH).
Heru mengatakan, pertemuan itu sebagai upaya persuasif agar pengusaha mau menerapkan WFH atau pengaturan jam kerja bagi karyawannya. Sehingga kemacetan di Jakarta berkurang selama KTT ASEAN serta bisa menekan polusi udara.
"Saya akan komunikasi khusus tanggal 5-7 (September) kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo dan lain-lain, mungkin besok. Apa yang harus kita lakukan," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).
Baca Juga: DPRD DKI pun Terapkan WFH dan Larang Pegawainya Bawa Kendaraan Pribadi Tiap Rabu
Selain itu, Pemprov DKI juga akan meningkatkan persentase ASN yang WFH selama KTT ASEAN. Yakni dari 50 persen jadi 75 persen.
Sebelumnya pada Senin (21/8) lalu, Heru sudah menyampaikan ke perusahaan swasta terkait pemberlakuan kebijakan WFH sesuai dengan kondisi, kemampuan dan aktivitas perusahaan masing-masing.
"Saya tidak minta untuk mereka WFH karena berbagai kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," ujar Heru dikutip dari Antara.
Heru mengakui tak ada insentif bagi pengusaha yang patuh menerapkan WFH.
Namun Heru tetap meminta partisipasi dan dukungan sektor swasta untuk menyukseskan forum internasional tersebut.
Ia menilai, kebijakan ini seharusnya dipandang sebagai panggilan jiwa menjalankan tugas sebagai warga negara.
Baca Juga: Kualitas Udara DKI Jakarta Buruk, Penderita ISPA di RS Persahabatan Naik 30 Persen
"Panggilan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merah Putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Dibilang untung atau tidak, yang mau untung ya silakan yang mau mengobarkan diri demi NKRI ya kita apresiasi," tuturnya.
Mengutip pemberitaan Kompas.tv, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kebijakan bekerja dari rumah atau WFH tidak akan mengganggu perekonomian.
Febri berkaca pada data ekonomi di tahun 2021 dan 2022, dimana mayoritas pekerja masih WFH, namun ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen.
Baca Juga: Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFH, Pj Gubernur DKI: ASN Hanya 25 Ribu, Pergerakan 25 Juta
Ia menambahkan, meski para pekerja WFH, aktivitas ekonomi tetap berjalan. Terlihat dari konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi selama periode WFH. Hal tersebut menunjukkan WFH tidak berpotensi mengganggu perekonomian.
“WFH tidak berpengaruh ke kinerja ekonomi. Terbukti waktu 2021 dan 2022 ekonomi kita jalan sangat baik walaupun mayoritas dari kita bekerja dari rumah. Jadi kita akan cukup aman," kata Febrio kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/8).
Sumber : Antara, Kompas.tv
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.