Hal Mengejutkan Pagar Laut Tangerang Bersertifikat HGB, DPR Akan Usut Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta proses hukum dan penyelidikan terkait pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi diselesaikan secara tuntas.

Menteri KKP menegaskan bahwa pagar laut di kedua lokasi tersebut tidak memiliki izin.

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut di Bekasi dan Tangerang tersebut dinyatakan ilegal.

Presiden Prabowo meminta agar polemik terkait pagar laut ini diusut hingga tuntas.

Sakti Wahyu Trenggono juga menekankan bahwa tidak boleh ada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan untuk area laut.

Menurutnya, jika ada sertifikat yang mencakup wilayah laut, maka sertifikat tersebut dianggap ilegal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa terdapat ratusan bidang sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang, Banten, yang berstatus SHGB dan SHM.

Nusron menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut akan ditindak tegas.

Nusron mengungkapkan terdapat 263 bidang dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), serta 17 bidang yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM).

Nusron menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran prosedur, Kementerian ATR/BPN akan mencabut sertifikat tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusutan pihak-pihak yang membangun pagar laut harus dilakukan secara tuntas.

Namun, bagaimana proses pengusutan tersebut akan dilakukan?

Siapa pemilik sertifikat di area laut yang telah dipagari, padahal Menteri KKP menyebut itu ilegal?

Untuk membahas masalah ini, kita akan berdiskusi bersama anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, dan Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Satrio Manggala.

Baca Juga: Sertifikasi Pagar Laut Tangerang, Menteri KKP: Itu Ilegal

#pagarlaut #dpr #menterikkp